LEBAK – Suasana Pasar Sampay, Kecamatan Warunggunung, mendadak berubah tegang, Kamis (30/4/2026). Ratusan pedagang memilih meninggalkan lapaknya dan turun ke jalan, memprotes kebijakan pemasangan gate parkir yang dinilai merugikan aktivitas ekonomi mereka.
Aksi ini dipicu oleh menurunnya jumlah pembeli sejak sistem parkir diberlakukan. Para pedagang menyebut kebijakan tersebut membuat akses masuk pasar terasa terbatas, sehingga pengunjung enggan datang seperti biasanya.
Di tengah pengawalan aparat, massa menyuarakan tuntutan dengan membawa spanduk dan poster. Beberapa kali terjadi adu argumen antara perwakilan pedagang dan pihak pemerintah daerah yang hadir di lokasi, menandakan tingginya tensi dalam aksi tersebut.
Ketua Paguyuban Pasar Tradisional Sampay, Azis, menegaskan bahwa dampak kebijakan ini langsung terasa pada pendapatan pedagang.
“Sejak gate parkir diterapkan, pembeli jauh berkurang. Banyak kios jadi sepi, bahkan ada yang terpaksa tutup sementara,” ujarnya.
Menurutnya, pasar tradisional sangat bergantung pada kemudahan akses. Ketika pengunjung merasa terbebani atau tidak nyaman, maka aktivitas jual beli otomatis ikut terdampak.
Selain faktor ekonomi, pedagang juga menyoroti aspek keselamatan di sekitar pintu masuk parkir yang dianggap rawan menimbulkan kemacetan hingga potensi kecelakaan.
Kekecewaan pedagang semakin memuncak karena sebelumnya sempat beredar kabar bahwa kebijakan tersebut akan dievaluasi atau dihentikan. Namun, kenyataannya sistem itu tetap berjalan.
Para pedagang kini mendesak pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah konkret. Mereka meminta kebijakan gate parkir ditinjau ulang, bahkan dicabut jika terbukti merugikan masyarakat kecil.
Aksi ini juga disebut bukan yang terakhir. Pedagang mengancam akan menggelar demonstrasi lanjutan dengan jumlah massa lebih besar jika tidak ada keputusan jelas dalam waktu dekat.
Gelombang protes di Pasar Sampay menjadi sinyal kuat bahwa kebijakan publik yang bersentuhan langsung dengan ekonomi rakyat perlu dikaji matang.
Tanpa pendekatan yang tepat, kebijakan yang dimaksudkan untuk penataan justru berpotensi mematikan denyut perdagangan tradisional. (*/Sahrul).
