DPR Sahkan UU Perampasan Aset Usai 18 Tahun Tertahan di Parlemen

JAKARTA – Setelah tertahan selama 18 tahun di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset akhirnya resmi disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang.
Regulasi ini mengatur mekanisme perampasan aset yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya.
Keputusan pengesahan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Ketua DPR Puan Maharani yang memimpin jalannya rapat meminta persetujuan seluruh anggota dewan setelah Ketua Komisi III sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, membacakan laporan hasil pembahasan.
“Apakah RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?” tanya Puan kepada para peserta rapat.

“Setuju,” jawab peserta rapat paripurna secara serentak.
Puan Maharani kemudian mengetuk palu sidang sebagai tanda pengesahan RUU tersebut menjadi undang-undang.
Sebelum pengambilan keputusan dilakukan, Puan sempat menyinggung panjangnya proses perjalanan RUU Perampasan Aset di parlemen hingga akhirnya memperoleh persetujuan bersama.

“Seperti yang telah disampaikan oleh Ketua Komisi III bahwa rancangan undang-undang ini sudah 18 tahun ada di DPR dan sekarang alhamdulillah, insya Allah pada hari ini kita akan memutuskan dan mengesahkannya menjadi undang-undang,” ujar Puan.
Ia sekaligus menegaskan bahwa pengesahan UU Perampasan Aset sama sekali bukan dilakukan karena adanya tekanan atau desakan dari pihak tertentu.
“Tadi juga sudah disampaikan bahwa hari ini kita mengesahkan undang-undang ini bukan karena desakan, bukan karena dipaksa, namun karena memang sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,” katanya.
Menurut Puan, proses pembahasan RUU tersebut telah melewati berbagai tahapan komprehensif guna menyerap aspirasi masyarakat secara luas.
Ia menyebutkan sebanyak 87 kegiatan rapat dengar pendapat (RDP) dan rapat dengar pendapat umum (RDPU) telah digelar selama masa pembahasan.
Selain agenda rapat di parlemen, DPR juga melaksanakan 15 kali kunjungan kerja di 15 provinsi serta kunjungan ke 46 daerah pemilihan untuk menjaring masukan langsung dari publik.
“Tadi sudah dijelaskan juga sudah dilakukan meaningful participation atau mengedepankan partisipasi publik bermakna, 87 kegiatan RDP dan RDPU, kemudian melakukan 15 kunjungan kerja di 15 provinsi,” ujar Puan.
Lebih lanjut, Puan menyampaikan bahwa pembahasan turut mencakup penelitian, penelaahan, serta evaluasi mendalam agar pengaturan dalam UU Perampasan Aset tidak tumpang tindih dengan ketentuan hukum lain yang berlaku, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Ia pun berharap kehadiran undang-undang baru ini dapat memberikan manfaat nyata bagi bangsa dan negara sesuai dengan tujuan pembentukannya. ***


