Menteri LH Jumhur Hidayat: Di Bawah Kepemimpinan Presiden Prabowo, Indonesia Lakukan Langkah Nyata Atasi Perubahan Iklim

NEW YORK — Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Mohammad Jumhur Hidayat menegaskan bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia terus menerjemahkan ambisi iklim menjadi langkah dan aksi nyata sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi, ketahanan energi, pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan ketahanan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Menteri Lingkungan Hidup dalam Interactive Leaders Dialogue on Climate Action and the Just Transition, pada High-Level Meeting di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa, New York Amerika Serikat, 23 September 2026.

“Persetujuan Paris menjadi kompas kita. Namun, ketika ruang untuk menjaga kenaikan suhu global 1,5 derajat Celsius semakin sempit, tantangan kita adalah menjembatani komitmen global agar menjadi hasil nyata, dengan berpedoman pada keadilan serta prinsip common but differentiated responsibilities and respective capabilities,” ujar Menteri Jumhur.

Menteri LH juga menegaskan, bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia menerjemahkan ambisi iklim ke dalam aksi konkret melalui dokumen pembaruan komitmen nasional Indonesia dalam menurunkan emisi gas rumah kaca sesuai Paris Agreement atau Enhanced NDC (Nationally Determined Contribution) dan Second NDC, dengan arah menuju net-zero emissions pada 2060 atau lebih cepat.

Dari Ambisi Menuju Aksi Nyata

Pada forum tersebut, Menteri Lingkungan Hidup juga mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia mempercepat aksi iklim di berbagai sektor ekonomi.

Di sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya (Forestry and Other Land Use atau FOLU), Indonesia terus mendorong agar serapan gas rumah kaca lebih besar dari emisi yang dihasilkan (Nett Sink 2030). Di sektor limbah, Indonesia memperkuat pengurangan emisi metana, melalui perbaikan pengelolaan sampah dan air limbah, pengembangan ekonomi sirkular, penerapan teknologi, serta peningkatan kapasitas pemerintah daerah.

Transformasi juga dilakukan di sektor industri melalui dua jalur yang saling melengkapi: mendekarbonisasi industri yang sudah ada sekaligus membangun industri baru yang rendah karbon sejak awal. Transformasi tersebut didukung oleh inovasi dan penerapan carbon capture, utilisation and storage (CCUS) secara bertanggung jawab, dengan memanfaatkan potensi formasi geologi dan peningkatan kapasitas teknologi Indonesia.

Di sektor energi, Indonesia mendorong pengembangan energi terbarukan dalam skala besar, termasuk energi surya dan panas bumi, sekaligus memperkuat ketahanan energi melalui implementasi B50 biodiesel secara nasional.

Dalam penyampaian pada forum tersebut, Menteri Jumhur juga menekankan pengembangan ekosistem kendaraan listrik sebagai bagian dari transformasi industri rendah karbon dan penciptaan nilai tambah di dalam negeri:

“Transisi kita harus adil, tertib, dipimpin oleh negara, dan berpusat pada rakyat. Transformasi energi harus memperkuat ketahanan dan keterjangkauan energi, menciptakan pekerjaan hijau yang layak dan nilai tambah lokal, serta melindungi masyarakat rentan,” tegas Menteri Jumhur.

Adaptasi Harus Berjalan Bersama Mitigasi

Sebagai negara kepulauan yang menghadapi risiko perubahan iklim, Indonesia juga menegaskan bahwa adaptasi harus berjalan beriringan dengan mitigasi.

Indonesia mengembangkan upaya perlindungan kawasan pesisir, termasuk Giant Sea Wall di pantai utara Jawa, bersamaan dengan perlindungan dan restorasi mangrove serta ekosistem pesisir.

Pendekatan tersebut diarahkan untuk melindungi masyarakat, mata pencaharian, infrastruktur, dan keberlanjutan pembangunan wilayah pesisir.

Dengan demikian, aksi iklim Indonesia tidak hanya diarahkan pada penurunan emisi, tetapi juga pada peningkatan ketahanan masyarakat dan ekosistem terhadap dampak perubahan iklim.

Pembiayaan Iklim Harus Mendukung Implementasi Nyata

Menteri Jumhur juga menekankan bahwa negara berkembang tidak dapat melakukan transformasi pada skala dan kecepatan yang diperlukan tanpa dukungan pembiayaan yang memadai. Indonesia terus memobilisasi sumber daya domestik dan mengembangkan instrumen nilai ekonomi karbon.

Namun, pembiayaan iklim internasional harus terjangkau, mudah diakses, dapat diprediksi, dan sepadan dengan besarnya tantangan.

Dukungan pembiayaan juga perlu menjangkau keseluruhan siklus implementasi kebijakan iklim—mulai dari penyediaan data risiko, perencanaan, penyiapan program dan proyek, teknologi, peningkatan kapasitas, pelaksanaan, hingga transparansi, pemantauan dan pembelajaran.

Indonesia juga menyerukan peningkatan dukungan terhadap loss and damage, khususnya bagi negara berkembang yang rentan terhadap kejadian cuaca ekstrem maupun dampak perubahan iklim yang berlangsung secara perlahan.

Indonesia Dorong Kemitraan Global Berorientasi Hasil

Menjelang konferensi para pihak atau Conference of the Parties yang ke 31 (C-O-P31) di Antalya, Türkiye, terkait konvensi kerangka kerja PBB tentang perubahkan iklim Indonesia mendorong kemajuan yang kredibel dalam implementasi dan peningkatan sasaran kuantitatif kolektif baru untuk pembiayaan iklim atau New Collective Quantified Goal on Climate Finance (NCQG). Bagi Indonesia, multilateralisme harus mampu menghasilkan manfaat konkret bagi masyarakat, khususnya mereka yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim: “Indonesia siap memperdalam kemitraan yang mampu mengubah ambisi iklim menjadi pembangunan nyata, peluang ekonomi, dan ketahanan bagi semua,” ujar Menteri Jumhur.

Pesan Indonesia dalam forum tersebut menegaskan arah yang jelas: aksi iklim harus bergerak dari komitmen menuju implementasi, dari ambisi menuju hasil nyata, dan dari pendekatan sektoral menuju transformasi pembangunan yang terintegrasi. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia menempatkan aksi iklim bukan sebagai hambatan pembangunan, melainkan sebagai bagian dari strategi untuk membangun ekonomi yang lebih tangguh, rendah karbon, berkeadilan, dan berkelanjutan.***