JAKARTA – Meskipun baru satu bulan memasuki tahun 2017, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menggelar sidang kabinet paripurna yang salah satu agendanya adalah membahas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018, dan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2018, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (1/2) lalu.
Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung menjelaskan, pembahasan agenda 2018 itu karena memang Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla menginginkan ada perubahan tidak terlalu mepet, waktu yang cukup, dan supaya ada pertumbuhan-pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.
“Dari laporan, baik dari Menteri Bappenas maupun Menteri Keuangan, diharapkan pertumbuhan ekonomi di tahun 2018 akan lebih baik dibandingkan dengan pertumbuhan di tahun 2016 maupun 2017, karena memang ini momentum, waktunya pemerintah untuk bisa tumbuh secara lebih baik, secara lebih berkualitas, menurunkan gini ratio atau ketimpangan,” kata Pramono.
Dengan demikian, lanjut Seskab, Presiden memberikan tugas kepada seluruh menteri agar semuanya dikonsentrasikan untuk dilakukan pemerataan untuk mengurangi ketimpangan.
Seskab menjelaskan, walaupun gini ratio (rasio ketimpangan) di dalam pemerintahan saat ini terus turun, tetapi Presiden belum puas dengan penurunan dari 0,41 menjadi 0,39.
“Beliau tetap menginginkan penurunan itu lebih tinggi supaya gap-nya juga lebih rendah,” tegasnya. (*)
