JAKARTA – Empat warga Banten yang terdampak tsunami Selat Sunda pada 22 Desember 2018 lalu, akan melayangkan citizen lawsuit alias gugatan warga negara kepada Presiden Joko Widodo alias Presiden Jokowi dan DPR.
Warga menunjuk Abdul Hamim Jauzie sebagai kuasa hukum mereka.
Abdul Hamim Jauzie mengatakan, dalam gugatannya, warga meminta Presiden Jokowi menganggarkan pengadaan alat pendeteksi tsunami yang diakibatkan gempa vulkanik dan alat kebencanaan lainnya di Selat Sunda.
Sebelum gugatan diajukan, kata Hamim, mereka akan menyampaikan pemberitahuan atau notifikasi kepada Presiden Jokowi dan DPR terlebih dahulu.
“Tujuannya memberikan kesempatan Presiden untuk memenuhi tuntutan empat warga Banten ini,” kata Hamim kepada Warta Kota, Senin (4/2/2019).
Abdul Hamim Jauzie menjelaskan, dari data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), tsunami di Selat Sunda memakan korban sedikitnya 426 orang meninggal dunia.
Tsunami Selat Sunda juga menyebabkan 7.202 orang mengalami luka-luka, 23 orang hilang, 40.386 orang mengungsi, dan 882 rumah rusak.
“Banyaknya korban, diduga kuat akibat tidak adanya peringatan dini atau early warning system tsunami. Sementara, tidak adanya peringatan dini itu disebabkan tidak adanya alat pendeteksi tsunami yang disebabkan gempa vulkanik,” tutur Hamim.
Padahal, kata dia, jauh sebelum tsunami di Selat Sunda terjadi, BMKG telah mengusulkan kepada Presiden Jokowi untuk pengadaan alat pendeteksi tsunami dan alat kebencanaan lainnya.
“Hal ini mengingat peralatan pendukung BMKG jumlahnya sangat kurang, dan sebagian teknologinya sudah tertinggal. Namun demikian, Presiden tidak menyetujui usulan BMKG itu,” paparnya.
Tidak disetujuinya usulan pengadaan alat pendukung BMKG oleh Presiden, kata Hamim, merupakan bentuk nyata kegagalan negara dalam memenuhi hak atas rasa aman, sebagaimana dimandatkan UUD 1945 Pasal 28g ayat (1).
“Padahal, dalam Poin 1 Nawacita yang merupakan agenda prioritas Presiden Joko Widodo, pemenuhan rasa aman juga telah menjadi hal yang utama,” bebernya.
Atas hal itulah, kata Hamim, empat warga Banten yang diwakilinya berencana mengajukan gugatan warga negara kepada Presiden dan DPR.
Dalam gugagan, kata dia, warga meminta Presiden menganggarkan pengadaan alat pendeteksi tsunami yang diakibatkan gempa vulkanik dan alat kebencanaan lainnya.
Jika dalam beberapa waktu setelah pemberitahuan, tuntutan warga tidak juga dipenuhi, maka gugatan citizen lawsuit akan didaftarkan pihaknya ke pengadilan.
BMKG Ungkap Penyebab Tsunami Selat Sunda
Data Terkini Penanganan Bencana Tsunami Selat Sunda (Dok Humas BNPB)
Data Terkini Penanganan Bencana Tsunami Selat Sunda (Dok Humas BNPB) (istimewa)
Sebelumnya diberitakan, Kepala Pusat Gempa bumi dan Tsunami Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Rahmat Triyono mengungkap keonologi secara rinci proses terjadinya tsunami di Selat Sunda.
Tsunami Selat Sunda melanda pesisir pantai Banten dan Lampung pada Sabtu (22/12/2018) malam.
Dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin (31/12/2018), Rahmat mengatakan, pada Jumat (21/12) Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) telah mendeteksi adanya aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau (GAK) di Lampung.
Dengan tinggi kolom abu teramati kurang lebih 400 meter di atas puncak dan 738 meter di atas permukaan laut, kolom abu teramati berwarna hitam dengan intensitas tebal condong ke arah utara, dan pada saat itu GAK berada pada status level II (waspada).
“Sebelumnya,kami telah memberikan peringatan dini gelombang tinggi yang berlaku tanggal
22 Desember 2018 pukul 07.00 WIB hingga 25 Desember 2018 pukul 07.00 WIB di wilayah perairan Selat Sunda dengan ketinggian 1,5-2,5 meter,” ujar Rahmat.
Kemudian, pada Sabtu (22/12) pukul 20.56 WIB terjadi erupsi GAK yang memicu longsor lereng gunung seluas 64 hektare.
Kemudian, pada pukul 21.03 WIB tercatat di sensor seismograf BMKG di Cigeulis Pandeglang (CGJ) dan beberapa sensor di wilayah Banten serta Lampung.
Namun sistem proses otomatis gempa BMKG tidak memroses secara otomatis karena sinyal getaran yang tercatat bukan merupakan sinyal gempa bumi tektonik.
“Sistem peringatan dini tsunami yang dimiliki BMKG saat ini hanya untuk tsunami yang disebabkan gempa bumi tektonik, sedangkan tsunami yang melanda Selat Sunda adalah akibat aktivitas vulkanik sehingga saat ada aktivitas vulkanik di Gunung Anak Krakatau, sistem peringatan dini tsunami tidak mampu memroses secara otomatis adanya aktivitas vulkanik sehingga tidak memberikan ‘warning’ tsunami,” tambah Rahmat.
Di samping itu, katanya, BMKG tidak melakukan monitoring aktivitas GAK dan gunung api lainnya, Monitoring dilakukan oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Badan Geologi,Kementerian ESDM.
Lalu, pada pukul 21.30 WIB petugas Pusat Gempa bumi dan Tsunami BMKG mendapat laporan kepanikan masyarakat di wilayah Banten dan Lampung karena air laut pasang yang tidak normal.
BMKG langsung melakukan “checking marigram tide gauge” Badan Informasi Geospasial (BIG).
Dari hasil pengecekan tersebut, terindikasi tercatat perubahan permukaan air laut di beberapa wilayah seperti di Pantai Jambu, Bulakan, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang tercatat pukul 21.27 WIB ketinggian air mencapai 0,9 meter.
Di Pelabuhan Ciwandan, Kecamatan Ciwandan Banten tercatat pukul 21.33 WIB dengan ketinggian 0.35 meter, di Kota Agung Kecamatan, Kota Agung, Lampung tercatat pukul 21.35 WIB dengan ketinggian 0.36 meter, dan di Pelabuhan panjang Kecamatan Kota Bandar Lampung tercatat pukul 21.53 WIB dengan ketinggian 0.28 meter.
Melihat dari hasil catatan marigran, “tide gauge” BIG tersebut diyakini bahwa ini merupakan gelombang tsunami.
Selanjutnya, pada pukul 22.30 WIB, BMKG segera mengeluarkan pernyataan media telah terjadi tsunami melanda Banten dan Lampung tidak dipicu oleh Gempa bumi tektonik.
Setelah itu, pada Sabtu (22/12/2018) BMKG menyampaikan telah terjadi tsunami yang melanda Banten dan Lampung dan bukan disebabkan oleh gemba bumi tektonik.
Pada Minggu (23/12) pukul 14.40 WIB BMKG memastikan bahwa pusat getaran ada di GAK, 115,46 bujur timut (BT)- 6.10 lintang selatan (LS), kedalaman 1 km, Getaran tersebut setara dengan kekuatan magnitudo 3,4 Skala Richter (SR), demikian Rahmat Triyono.(*/Wartakota.tribunnews)
