PANDEGLANG – Sejumlah aktivis mengendus dugaan adanya koordinator jabatan dalam lelang jabatan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Berkah Pandeglang.
Pasalnya Dirut yang saat ini ditempatkan harusnya tidak lolos dalam syarat administrasi lantaran bukan berlatar belakang medis (dokter atau dokter spesialis).
Seperti dikatakan Aktivis dari Pergerakan Pemuda Pandeglang Arip Wahyudin mengatakan, endusan adanya koordinator jabatan di Kabupaten Pandeglang memang bukan hal yang baru. Karena dengan ramainya berita bahwa Dirut RSUD Berkah yang lolos bukan dari kalangan medis (dokter).
“Saya pernah didatangi dan ngobrol dengan beberapa orang pejabat mencoba meminta agar tidak terlalu keras mengkritik masalah ini. Mereka juga meminta waktu biarkan Eniyati menjalankan tugasnya selama 100 hari dulu, katanya nanti pasti akan diganti untuk jabatan Dirut,” paparnya, Senin, (1/8/2022).
Dia menjelaskan bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati Pandeglang untuk Dirut RSUD Berkah sudah melanggar aturan undang-undang nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit, logika sederhana saja kenapa Eni masih dipertahankan padahal sudah jelas pelanggarannya.
“Kalau ada koordinatornya pasti ada nilai yang dikeluarkan initinya dugaan jual beli jabatan 90 persen telah terjadi sampai kenapa Eni harus terus dipertahankan padahal sudah jelas pelanggarannya,” tegas Arip.
Sementara itu, Aktivis Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia (GMNI) Pandeglang Tb Apandi mengaku akan mengirimkan laporan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
Kasus Dirut RSUD Berkah sangat jelas sudah cacat adminstrasi karena aturannya sangat jelas.
“Karena itu kami akan melaporkan hal ini ke KASN agar segera ditindak, karena dugaan jual beli jabatan ini sangat mungkin terjadi apa lagi isu koordinator jabatan di Pandeglang juga sangat santer,” tegasnya.
Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang Raden Dewi tidak bisa dihubungi sampai berita ini diturunkan. (*/Gus)
