PANDEGLANG – Sejumlah aktivis di Pandeglang menyayangkan dengan adanya pembelian sepeda di pemerintahan desa yang terkesan dipaksakan oleh kepala daerah melalui Dinas Pemberdayan Masyarakat Pemerintahan Desa (DPMPD). Selain itu bukan usulan kebutuhan warga pengadaan sepeda juga diduga sudah dikondisikan dinas.
Mantan aktivis PMII Pandeglang Jajat Permana mengatakan ia meyakini bahwa usulan untuk sepeda dari warga di desa sangat jarang, dalam musawarah pembangunan ditingkat desa atau Musrembangdes.
“Kami melakukan diskusi mengambil senpel berapa desa mayoritas warga tidak mengusulkan sepeda. Paling banyak itu infrastruktur jalan, pelayanan kesehatan dan peningkatan ekonomi,” katanya.
Mantan aktivis lainya, Edi Santoso warga Cibaliung juga mengatakan dirinya selalu ikut Musrembangdes akan tetapi tidak ada yang mengusulkan sepeda. Yang banyak itu infrastruktur seperti jalan lingkungan, dan sarana umum lainya seperti MCK.
“Ini sudah keluar dari konsep membangun jelas yang dicari ini keuntungan oleh sejumlah oknum,” terangya.
Tokoh pemuda Sidangresmi, Badri Wijaya juga mengatakan hal yang sama dengan Edi, mayoritas warga dalam musrembangdes infrastruktur khususnya jalan.
“Warga sederhana saja minimal kalau jalanya bagus, kami usahanya lancar. Begitu juga akses lainya seperti pendidikan dan kesehatan pasti mudah,” tegasnya.(Oriel/Gus)
