PANDEGLANG – Angka putus sekolah di Kabupaten Pandeglang masih terbilang cukup tinggi. Hal tersebut diungkapkan oleh Sekretaris Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Pandeglang, Sutoto, di halaman Gedung PGRI pada Rabu (26/07/2023).
“Pandeglang itu angka putus sekolah yang menjadi perhatian itu yang sesuai dengan kewenangan kabupaten yaitu SMP. Karena SMP ini kan masih lumayan tinggi yaitu sebanyak 1,5 persen. Ini dari total peserta didik 49 ribu, jadi ada sekitar 700 anak yang drop out,” ungkapnya.
Dari 700 Peserta Didik tersebut, umumnya keluar tanpa menyatakan pindah. Kemudian untuk selanjutnya yaitu disebabkan karena kasus pembuliyan dan pelecehan seksual.
Untuk kasus bullying dan pelecehan seksual sendiri, ia mengatakan pernah melakukan pembinaan. Kemudian setelah itu menarik mereka untuk kembali sekolah, namun karena alasan malu mereka tidak mengindahkan ajakannya tersebut.
“Itu sudah kita cover untuk masuk lagi, tapi malu hingga tidak mau masuk lagi,” lanjutnya.
Kemudian yang paling banyak menyebabkan anak putus sekolah yaitu peserta didik yang lebih memilih pondok pesantren tradisional sebagai pilihan utamanya.
“Jadi dia itu di sekolahnya nggak keluar, tapi dia enggak masuk-masuk ke sekolah. Sehingga di sekolahnya lulus enggak, pindah enggak, hingga oleh sekolah akhirnya dinyatakan keluar,” tambahnya.
Data tersebut disebutkan olehnya cukup merata, artinya tidak cuma ada di wilayah Pandeglang Selatan saja. Oleh sebab itu ia sedang mengupayakan secara optimal agar anak terlindungi dan tidak kembali putus sekolah.
Salah satu faktor utamanya yaitu kurangnya kesadaran serta ketegasan orang tua tua untuk mengingatkan agar anaknya fokus belajar di sekolah.
Selain itu, rupanya masih banyak juga peserta didik yang masih ikut-ikutan temannya untuk tidak bersekolah.
“Faktor utama nya yaitu Sosial dan Budaya, misalnya lingkungan yang akhirnya orang lain ngga sekolah lalu ikutan ngga sekolah, kemudian budaya nya yaitu ketika anak tidak sekolah ya orang tuanya masa bodo aja, jadi membiarkan aja,” kata Sekdis Disdikpora Pandeglang.
Atas permasalahan tersebut, ia mengatakan sedang melakukan perencanaan untuk menyadarkan orang tua yang masih seperti masa bodo dengan pendidikan anak-anaknya tersebut.
Salah satu upayanya yaitu dengan melakukan kolaborasi dengan pihak pemerintah setempat. Seperti Camat, Kepala Desa, bahkan hingga jajaran terbawah yaitu Ketua RT dan RW di seluruh Kampung yang ada di Kabupaten Pandeglang.
“Maka untuk supaya semua akhirnya berperan haruslah dibentuk regulasi. Rencana Minggu depan kita bahas nih, jadi saya sudah coba susun drafnya. Kalau Perda agak lama tidak apa-apa, secara bertahap Perbup saja dulu untuk gerakan Sararea Lulus Sekolah,” bebernya.
Kemudian setelah itu akan dibentuk Tim Gugus yang fokus untuk menangani seperti anak yang berjualan, anak semir sepatu, anak ngamen, dan lain sebagainya.
Saat melakukan penanganan juga, ia mengatakan Tim Gugus harus menerima pengaduan dari masyarakat umum terlebih dahulu.
Supaya dapat berjalan secara optimal, serta Gerakan Sararea Lulus Sekolah di Pandeglang dapat terawasi dengan baik, maka siasat selanjutnya adalah dengan gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat.
“Supaya ketika ada yang tidak sekolah di kampung nya, RT dan RW bisa segera melakukan pengaduan tuh kepada Tim Gugus,” lanjutnya.
Terakhir, ia berharap agar progam atau gagasan tersebut dapat menjadi alternatif utama Pemerintah Pandeglang dalam mengatasi persoalan anak yang tidak Sekolah.
Ke depannya ia berharap agar seluruh anak yang ada di Kabupaten Pandeglang bisa masuk sekolah semua.
“Harapannya semua anak sekolah di Pandeglang ya sekolah semua, kita manfaatkan dari berbagai sumber anggaran, ada yang namanya KIP kita maksimalkan, kemudian ada program CSR kita kembangkan, dan ada yang program dari BAZNAS juga yang akan kita maksimalkan,” pungkasnya. (*/Mukhlas)
