PANDEGLANG – Tsunami yang terjadi akibat erupsi Gunung Anak Krakatau pada Sabtu (22/12/2018) malam lalu, telah menimbulkan dampak kerusakan bangunan dan gedung, korban luka-luka serta korban jiwa. Bencana ini juga menyebabkan ribuan warga mengungsi. Informasi terakhir dari BNPB korban jiwa mencapai 428 orang, 7.202 korban luka dan 40.386 jiwa mengungsi.
Menyikapi kondisi tersebut, Pengurus Besar Mathla’ul Anwar mengeluarkan pernyataan sebagai berikut:
1. Sebagai umat beragama, mari menyikapi bencana ini sebagai peringatan dari Allah SWT untuk memperbaiki dan mengintrospeksi diri , bertaubat dari berbagai kesalahan dan dosa serta terus mendekatkan diri kepada Allah SWT;
2. Mathla’ul Anwar meminta kepada pihak yang diberi otoritas untuk memberikan informasi mengenai status kebencanaan agar informasi yang dikeluarkan benar-benar sahih, valid dan bisa dipertanggungjawabkan sehingga dapat menjadi pedoman bagi warga untuk menyelamatkan diri;
3. Mathla’ul Anwar mengajak semua pihak untuk terus memahami dan mempelajari gejala alam yang terjadi pada Gunung Anak Krakatau (GAK) sehingga dapat diketahui secara ilmiah terkait dengan gejala-gejala yang timbul untuk menjadi peringatan dan kewaspadaan bagi warga masyarakat di sekitar lokasi GAK.
4. Mathla’ul Anwar meminta kepada Pemerintah untuk meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan terhadap ancaman bencana dengan melakukan mitigasi yang melibatkan seluruh warga yang berpotensi terkena bencana;
5. Mathla’ul Anwar turut berperan aktif dalam fase tanggap darurat dengan mendirikan posko penanganan darurat bencana sejak tanggal 23 Desember 2018, menghimpun dan membagikan bantuan untuk warga yang terdampak, membuka sekolah darurat dan menyediakan lokasi untuk pengungsian.
Sampai tanggal 28 Desember 2018, Posko Mathla’ul Anwar telah menyalurkan bantuan kepada 22.332 jiwa yang mengungsi di 72 lokasi pengungsian dari 11 kecamatan di Kabupaten Pandeglang. Posko akan terus beroperasi hingga selesainya masa tanggap darurat tanggal 9 Januari 2019;
6. Sehubungan dengan fase rekonstruksi dan rehabilitasi seusai fase tanggap darurat, Mathla’ul Anwar meminta kepada Pemerintah dan aparat yang berwenang agar momentum ini dijadikan refleksi untuk pembangunan pasca bencana bukan hanya mementingkan pembangunan fisik semata, namun juga perlu membangun jiwa dan aspek mental-spiritual. Rehabilitasi dan pembangunan fisik infrastruktur pasca bencana harus terintegrasi dengan pembangunan mental-spiritual;
7. Untuk mengurangi resiko bencana tsunami di masa mendatang, Mathla’ul Anwar mengusulkan agar sepanjang jalur dari Anyer sampai dengan Ujung Kulon, seluruh sisi pantai ditanami tanaman mangrove agar menjadi penghalang dari terjangan tsunami jika sewaktu waktu terjadi. Mathla’ul Anwar bersama Fakultas Teknologi Pertanian di Universitas Mathla’ul Anwar siap bekerjasama dengan berbagai pihak untuk melaksanakan program ini;
8. Mathla’ul Anwar meminta Pemerintah dan aparat berwenang untuk menegakan hukum dan peraturan perundangan terkait dengan batas sempadan pantai di seluruh wilayah Provinsi Banten sebagaimana diatur oleh Perpres nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai;
9. Mathla’ul Anwar meminta kepada Pemerintah untuk mengembalikan fungsi pantai sebagai area publik yang bisa diakses oleh seluruh warga masyarakat, bukan dikuasai oleh investor untuk kepentingan bisnis tertentu. (***)
Jakarta, 29 Desember 2018
Ketua Umum PB MA
KH Ahmad Sadlei Karim, Lc
