PANDEGLANG – Organisasi Mahasiswa Himpunan Mahasiswa Lestari Alam (HIMALA) Universitas Mathla’ul Anwar (UNMA) Banten mempertanyakan status kepemilikan serta pengelolaan Pulau Popole yang masuk wilayah Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang.
Ketua Umum HIMALA UNMA Banten, Ninda Pramita, mengatakan, Pulau Popole pada tahun kemarin (2015) masuk dalam pengelolaan Pemprov Banten. Namun Nina mengaku kali ini menemukan plang pemberitahuan bahwa Pulau Popole kali ini dikelola oleh pihak swasta, yakni PT Bahtera Banten Jaya.
Ada sebuah plang besi yang bertuliskan; “Hak pengelolaan berada pada PT Bahtera Banten Jaya dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang sejak tahun 1990″.
”Nggak jelas status pengelolaannya, kali ini terpasang plang pemberitahuan bahwa Popole dikelola oleh perusahaan. Padahal dulu (2015-red) ini dikelola Pemda. Tapi, pas kesini lagi sudah tertera dikelola oleh PT dari tahun 1990. Aneh kan?” ungkap Nina menceritakan temuannya kepada Fakta Banten, usai berkunjung ke Pulau Popole, Minggu (5/11/2017).
Ia juga sangat menyayangkan jika Pulau Popole yang sampai saat ini belum jelas tata pengelolaannya. Sehingga dibiarkan tak terawat.
Padahal Popole merupakan salah satu destinasi wisata di Pandeglang, namun sampai saat ini seakan dikesampingkan.
“Saya sangat menyayangkan dengan tidak dikelolanya Pulau Popole ini. Padahal ini adalah ekowisata yang menjanjikan jika pengelolaannya jalan,” jelas Nina.
Seharusnya ditegaskan Nina, jika sudah menjadi hak kelola oleh PT Bahtera Banten Jaya, pulau tersebut, bisa terkelola dengan baik.
“Tidak dikelola saja, masih banyak pengunjung yang datang hanya sekedar menikmati pesona alam di dalam pulau atau berkumpul bersama keluarga ’bancakan’. Apalagi dikelola dengan baik,” tegasnya.
Mahasiswa pecinta alam juga mengkhawatirkan keberadaan Pulau Popole, terutama dampak dari adanya tembok batu pemecah ombak yang dibuat di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 2 Labuan, sehingga berpotensi membuat Pulau Popole semakin terkikis abrasi, karena adanya ombak balik. (*/Temon)
