PANDEGLANG — Nurlindawati resmi terpilih sebagai Ketua Pimpinan Cabang (PC) Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Pandeglang masa khidmat 2027–2031.
Ia terpilih dalam forum Konferensi Cabang (Konfercab) VII PC Fatayat NU Kabupaten Pandeglang yang digelar di Aula PCNU Pandeglang, Jumat (13/11/2026).
Mengusung tema “Meneguhkan Kemandirian Ekonomi dan Organisasi Fatayat NU Pandeglang Berdaya, Bangkit, dan Berkarya”, Konfercab VII tersebut berlangsung khidmat dan penuh semangat kebersamaan.
Terpilihnya Nurlindawati mencerminkan soliditas sekaligus kepercayaan penuh dari jajaran Pengurus Anak Cabang (PAC) dan ranting Fatayat NU se-Kabupaten Pandeglang.
Usai ditetapkan sebagai ketua terpilih, Nurlindawati menyampaikan rasa syukur serta memohon doa restu dan dukungan dari seluruh kader, para kiai, dan sesepuh Nahdlatul Ulama di Pandeglang agar mampu menjalankan roda organisasi dengan amanah.
”Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh seluruh sahabat Fatayat NU se-Kabupaten Pandeglang. Ini adalah amanah besar yang tentu tidak mudah. Untuk itu, saya memohon agar terus didoakan serta didampingi bersama agar kita bisa menjaga kekompakan dan membawa Fatayat NU Pandeglang semakin berdaya, bangkit, dan berkarya,” ujar Nurlindawati.
Sosok Nurlindawati bukanlah nama baru di kalangan aktivis pergerakan dan organisasi kepemudaan di Provinsi Banten.
Ia memiliki rekam jejak kepemimpinan yang matang, di antaranya pernah menjabat sebagai Ketua Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri (KOPRI) PC PMII Pandeglang serta Ketua KOPRI Pengurus Koordinator Cabang (PKC) PMII Provinsi Banten periode 2015–2019.
Saat ini, ia juga tercatat sebagai mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Mathla’ul Anwar Banten.
Berbekal pengalaman panjang di dunia aktivisme, kepemimpinan Nurlindawati di PC Fatayat NU Pandeglang periode 2027–2031 diharapkan mampu melahirkan berbagai program strategis.
Fokus tersebut mencakup penguatan kemandirian ekonomi kader, advokasi isu perempuan dan anak, serta pembangunan sinergi aktif dengan berbagai elemen masyarakat maupun pemerintah daerah.***
