PANDEGLANG – Pemerintah Kabupaten Pandeglang memutuskan untuk melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam pengelolaan dana bencana tsunami yang saat ini masuk dalam masa transisi penanganan darurat bencana ke masa pemulihan.
Pelibatan atau pendampingan BPKP diklaim pemkab Pandeglang sangat dibutuhkan, agar para jajaranya dalam bekerja mendapatkan ketenangan serta mendapatkan rambu-rambu atau peringatan dari BPKP agar terhindar dari penyelewengan.
“Kami dalam bergerak itu biar ada ketenangan yang kedua kita dikasih rambu-rambu bagaimana cara pengelolaan dalam penanganan bencana supaya sesuai dengan koridor-koridor aturan,” ujar sekretaris daerah, Perry Hasanuddin usai mengikuti rapat dengan BPKP RI Perwakilan Banten, di Pendopo Bupati Pandeglang, Rabu (9/1/2019).
Mengingat Pemerintah kabupaten pandeglang saat ini tengah fokus pada pembangunan hunian sementara (Huntara) untuk para warga yang rumahnya rusak diterjang gelombang tinggi.
“Karena yang namanya BPKP itukan bukan hanya sebagai pemeriksa tapi BPKP juga kan sebagai pembina pendamping atau tempat konsultasi bagi kami. Karena staf kami ini ada yang menjadi pengadaan, ada yang menjadi suplay barang kemudian ada alur uang dan pengelolaan keuangan, terutama uang-uang yang masuk dari pihak-pihak lain (Sumbangan), selain uang yang masuk ke kas daerah, agar dikemudian hari tidak menjadi masalah,” bebernya.
Ferry menegaskan bahwa dalam penanganan bencana tsunami ini pihaknya akan dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku dan tetap mengedepankan Akuntabilitas, Efektif, Efisien, Ekonomis dan Transparan.
“Pada prinsipnya program penanganan bencana ini harus A1, 3ET, yakni Akuntabel, Efektif, Efisien Ekonomis dan Transparan,” tandasnya.
Ditemui dilokasi yang sama, Kepala BPKP Provinsi Banten, Muhammad Maskur mengungkapkan bahwa pihaknya akan segera menurunkan tim untuk melakukan pendampingan pada masa tahap rekonstruksi dan rehabilitasi yang saat ini tengah digagas oleh pemkab.
“Kami akan terjunkan tim supaya untuk mendampingi pemda supaya dalam pengelolaan penanganan bencana tetap akuntabel, efisien danefektif,” ungkapnya.
Lanjut Muhammad Maskur, setidaknya ada beberapa hal yang menjadi fokus BPKP Provinsi Banten dalam pendampingan penanganan bencana tsunami ini, diantaranya tentang pengelolaan dana bantuan pemda baik.
“Dalam penanggulangan bencana itu ada dana dari bantuan pemerintah daerah, pemerintah pusat maupun masyarakat itu yang akan kita lihat,” imbuhnya. (*/Gatot)
