SERANG – Seorang pria berinisial JH ditangkap Ditreskrimsus Polda Banten usai kedapatan menyalahgunakan BBM jenis bio solar di Jalan Serang-Cilegon, Desa Kramatwatu, Kabupaten Serang pada Senin (9/11/2026).
Saat dikonfirmasi, Kabid Humas Polda Banten Kombes Pol Maruli Ahiles Hutapea membenarkan peristiwa tersebut.
Menurutnya, terduga pelaku memperoleh bio solar tersebut dari truk-truk yang terparkir di sebuah lahan kosong di Desa Wanayasa, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang.
“Pelaku ini mengambil BBM dari tangki truk menggunakan jerigen berkapasitas 35 liter. Selanjutnya dipindahkan menggunakan pompa ke dalam 2 buah kempu yang berada di kendaraan Suzuki Carry,” kata Maruli, Jumat (13/11/2026).
Disampaikan Maruli, dari tangan terduga pelaku, ditemukan sekitar 1.854 liter yang tersimpan di dalam 2 kempu di atas mobil Suzuki Carry yang dikendarainya.
Sekedar informasi, kapasitas masing-masing kempu yang digunakan bermuatan 1.000 liter.
“Dari hasil tera tim Metrologi Kota Serang, jumlah BBM bersubsidi jenis bio solar yang berhasil diamankan mencapai kurang lebih 1.854 liter yang sudah dimasukkan ke dalam 2 kempu,” ujarnya.
Maruli belum memberikan informasi terkait penggunaan dan motif terduga pelaku menjalankan aksinya tersebut lantaran masih dalam proses pemeriksaan penyidik Ditreskrimsus Polda Banten.
Meski begitu, Maruli memberikan himbauan agar masyarakat tidak melakukan penyalahgunaan BBM bersubsidi untuk kepentingan yang tidak sesuai peruntukannya, termasuk berani melaporkan bila menemukan penyimpangan-penyimpangan tersebut.
“Apabila mengetahui adanya dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi, masyarakat dapat menyampaikan informasi kepada pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ucap Maruli.
Saat ini, terduga pelaku JH sudah ditahan di Mapolda Banten karena diduga telah melanggar pasal 55 undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi sebagaimana telah diubah dengan pasal 40 angka 9 undang-undang nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang jo undang-undang nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana. ***
