PB Porprov Lepas Tangan Soal Keabsahan Atlet Muay Thai? KONI Banten Disebut Jadi Penentu

TANGERANG – Polemik pertandingan cabang olahraga Muay Thai dan Wushu dalam ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) VII Banten 2026 mendapat penjelasan dari Ketua Umum Pengurus Besar (PB) Porprov.
PB Porprov menegaskan, persoalan keabsahan atlet Muay Thai Kabupaten Tangerang tidak bisa diputuskan secara sepihak oleh panitia.
Penentuan boleh atau tidaknya seorang atlet melanjutkan pertandingan harus melalui mekanisme pemeriksaan yang melibatkan Tim Pengawas dan Pengarah (Panwasrah) KONI Provinsi Banten.
Penjelasan tersebut disampaikan Pilar Saga Ichsan, Selasa (17/11/2026), merespons keberatan yang sebelumnya disampaikan Ketua KONI Kabupaten Tangerang, Eka Wibayu.
Menurut Pilar, PB Porprov tidak memiliki kewenangan untuk menjadi satu-satunya pihak yang menentukan status keabsahan atlet.

Keputusan akhir berada pada KONI Provinsi Banten melalui mekanisme yang telah ditetapkan.
“KONI Banten nanti yang terakhir memutuskan apakah atlet ini benar tidak bisa meneruskan atau tidak,” ujar Pilar.
Meski demikian, PB Porprov belum membeberkan secara terperinci alasan teknis maupun dasar pemeriksaan yang menyebabkan atlet Muay Thai Kabupaten Tangerang dipersoalkan keabsahannya.

Di sisi lain, keberatan KONI Kabupaten Tangerang juga menyentuh hasil pertandingan cabang olahraga Wushu.
Eka sebelumnya mengklaim atletnya telah dinyatakan menang, tetapi keputusan pertandingan justru menetapkan hasil berbeda.
Eka bahkan mengaku memiliki dokumentasi video yang diyakini dapat memperkuat keberatannya.
Menanggapi tudingan tersebut, Pilar mengaku belum menerima laporan resmi mengenai dugaan ketidaksesuaian keputusan pertandingan Wushu.
Ia meminta persoalan tersebut dikonfirmasi kepada bidang pertandingan, terutama Technical Delegate (TD) yang bertanggung jawab terhadap cabang olahraga bersangkutan.
“Saya belum menerima informasi itu. Coba informasinya nanti ditanyakan ke bidang pertandingan, ke TD-nya. Tadi juga belum ada yang menyampaikan masalah itu,” katanya.
Pilar juga mengungkapkan, PB Porprov telah menerima dan memproses dua gugatan terkait hasil pertandingan melalui Dewan Hakim.
Menurutnya, kedua gugatan tersebut telah dibahas dan dinyatakan selesai.
“Sudah kita serahkan kepada Dewan Hakim untuk dibahas. Dua gugatan sudah selesai dan mereka juga sudah melaporkan hasilnya,” ungkapnya.
Namun, PB Porprov belum merinci substansi kedua gugatan tersebut, termasuk keterkaitannya dengan keberatan yang disampaikan kontingen Kabupaten Tangerang.
Perubahan Nomor Pertandingan dan Pengelolaan Medali
Persoalan lain yang turut dijelaskan PB Porprov adalah perubahan jumlah nomor pertandingan pada sejumlah cabang olahraga.
Pilar mengatakan, perubahan tersebut terjadi karena tidak seluruh kabupaten/kota peserta siap mengikuti nomor pertandingan yang sebelumnya telah direncanakan.
Akibatnya, sejumlah nomor yang semula masuk dalam agenda akhirnya dibatalkan.
“Misalnya, tadinya ada 10 nomor pertandingan, ternyata karena kondisi dari kota atau kabupaten lain ada yang tidak siap, akhirnya hanya enam nomor yang dipertandingkan. Empat nomor lainnya tidak jadi dipertandingkan,” jelasnya.
Konsekuensi dari perubahan tersebut turut berdampak pada kebutuhan dan distribusi medali yang harus disesuaikan dengan jumlah nomor pertandingan yang benar-benar terlaksana.
Pilar menegaskan, medali yang tidak digunakan harus dikembalikan kepada PB Porprov untuk disimpan sebagai aset penyelenggara.
“Medali itu harus kita kembalikan karena merupakan aset milik Porprov sendiri untuk disimpan. Jangan sampai tercecer,” tegasnya.
Sementara itu, KONI Kabupaten Tangerang sebelumnya juga menyoroti pembaruan data perolehan medali dan poin dalam klasemen resmi Porprov VII Banten 2026.
Eka berharap seluruh hasil pertandingan dan pencatatan perolehan medali dilakukan secara akurat, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Menurutnya, Porprov bukan hanya menjadi ajang perebutan medali, melainkan juga bagian penting dari proses pembinaan dan penjaringan atlet potensial yang dipersiapkan untuk mewakili Banten pada Pekan Olahraga Nasional (PON).
Dengan adanya penjelasan PB Porprov, mekanisme penetapan keabsahan atlet, penyelesaian gugatan pertandingan, hingga akurasi pencatatan hasil menjadi aspek penting yang perlu dipastikan secara terbuka agar kepercayaan terhadap penyelenggaraan Porprov tetap terjaga.***


