SERANG – Kajian yang dilakukan oleh Balai Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) beberapa waktu lalu, terkait ada potensi tsunami di Kabupaten Pandeglang setinggi 57 meter, ditanggapi secara beragam oleh masyarakat, bahkan sebagian masyarakat Pandeglang merasa resah akan informasi tersebut.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Pandeglang, Irna Narulita pun turut menanggapi kajian BPPT yang dianggapnya kajian tersebut tidak main-main meski hal itu hanya bentuk prediksi yang diambil dari permodelan.
“Jangankan masyarakat, saya aja khawatir. Mungkin itu seharusnya bukan untuk dikonsumsi untuk publik, tapi untuk internal dan akademisi. Harusnya itu kan diinfokan ke saya dulu, saya aja planga-plongo, yang bener 57 meter, 3 meter saja kita sudah ngap-ngapan,” kata Irna saat ditemui di acara Musrenbang Provinsi Banten, di Hotel Ultima Ratu, Kota Serang, Selasa (10/4/2018).
“Tapi kan mereka punya kajian tidak main-main, potensi itu pasti ada, entah lima tahun lagi, enam tahun lagi atau satu tahun lagi,” tambahnya.
Diakui dirinya, untuk mengantisipasi hal tersebut, pihaknya bersama instansi terkait akan bertemu BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) untuk membahas mitigasi kebencanaan di Pandeglang terkait apa yang harus dan bisa dilakukan untuk mencegah apabila itu terjadi.
“Kami bersama instansi terkait juga telah memberikan beberapa pelatihan kepada setiap elemen masyarakat di wilayah kecamatan pesisir,” ujarnya.
“Shelter tsunami sudah ada, relawan sudah dilatih, sudah dipersiapkan dan sudah diberikan pemahaman semuanya, intinya agar masyarakat jangan panik,” lanjutnya.
Lebih lanjut, Irna mengungkapkan pihaknya akan meminta kepada pemerintah pusat untuk bisa menambah peralatan early warning system atau sistem deteksi dini terjadinya tsunami. Sebab menurutnya, dari 10 kecamatan yang ada di wilayah pesisir pantai Pandeglang, baru 3 kecamatan yang memasang sistem tersebut.
“Baru ada di 3 titik dari 10 kecamatan yang ada di pesisir, termasuk shelter tsunami yang sudah ada di Labuan, tapi nanti kita coba koordinasikan ke pemerintah pusat apakah semua itu bisa ada penambahan atau tidak,” jelasnya.
Selain itu, Irna pun sempat menyinggung salah satu dampak dari maraknya isu tsunami tersebut, karena dinilai membuat wisatawan yang akan berkunjung ke Pandeglang menjadi menurun.
“Kita sedang semangat promosi pariwisata, tapi dengan adanya isu itu, sebagian wisatawan menjadi berkurang, meski Pak Kadis Pariwisata bilang ke saya kalau itu tidak berkurang, tapi tetap kan, karena baca isu itu, mungkin mereka berpikir 10 kali dari yang tadinya mau berangkat ke Pandeglang menjadi tidak jadi karena khawatir karena isu itu,” tandasnya. (*/Ndol)
