Komisi III DPRD Tolak Pembahasan RKA DPU-PR & DPKPP

Dprd ied

PANDEGLANG – Sejumlah komisi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama para Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada dilingkungan Kabupaten Pandeglang, saat ini tengah membahas Rancangan APBD untuk tahun 2018 mendatang.

Dalam pembahasan RAPBD tahun 2018 tersebut, Komisi III DPRD Pandeglang menolak membahas RKA dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU-PR) dan Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPKPP), dengan alasan RKA tersebut belum lengkap, dan tidak dihadiri oleh Kepala OPD tersebut.

Ketua Komisi III Iing Andri Supriyadi mengatakan, dua OPD baru membawa RKA yang baru masuk dalam Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KAU-PPAS). Tetapi anggaran penambahan dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) belum dimasukkan.

“Jadi tadi disampaikan untuk pembahasan Perkim ( DPKPP)  dan PUPR pembahasanya akan dilakukan kembali hari jum’at,” ungkap Iing kepada wartawan.

Baca Juga : Ketua DPRD Ancam Tidak Bahas RAPBD 2018, Jika Tidak Bawa RKA

dprd tangsel

Selain RKA yang belum lengkap,  Dua kepala OPD juga tidak nampak dalam pembahasan bersama wakil rakyat. Keduanya tengah melakukan eksistensi Dana Alokasi Khusus (DAK) di Malang. Komisi III menghargai ketidakhadiran mereka, karena bagian upaya penambahasan anggaran DAK yang tahun ini relatif kecil diterima Pemkab Pandeglang.

“Maka dari itu Kepala Dinas hadir dan membawa RKA. Kalau dari Dinas yang lain semuanya menyerahkan RKA,” ujar Politisi Demokrat.

Pembahasan rancangan APBD 2018 disetiap Komisi tidak semuanya berjalan lancar, seperti hal pembahasan di Komisi IV bersama tiga OPD, yakni Dinas Sosial (Dinsos),  Dinas Pariwisata (Dispar)  dan Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker).

Anggota Komisi IV Samsuri ditemui diruangan Fraksi Gerindra menilai OPD tidak serius melakukan pembahasan rancangan APBD 2018, karena RKA yang dibawa OPD tidak diperbanyak, sehingga RKA hanya dipegang oleh Ketua komisi.

“RKA hanya bawa satu  dipegang ketua. Doangna ngalalaworaken dan dianggap enteng. Padahal ini untuk rakyat, ini bagian dari kritik kalau begitu terus kapan mau maju,” sesal Ketua Fraksi Gerindra. (*/Gatot)

Golkat ied