SERANG – Tahapan verifikasi faktual terhadap Partai Politik baru akan segera dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sekitar Oktober 2017, ada 4 Parpol yang akan mengikuti tahapan ini.
Partai Berkarya salah satunya, sebagai partai baru, Berkarya harus menempuh proses itu, selain kepengurusan dan syarat administrasi lembaga seperti Kesekretariatan, KPU juga akan melakukan verifikasi terhadap jumlah anggota secara sampling.
Keanggotaan yang disyaratkan dan harus dipenuhi Partai Berkarya untuk lolos menjadi peserta Pemilu 2019 adalah seperseribu dari seluruh Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pilkada lalu.
Menanggapi hal tersebut, DPW Partai Berkarya Provinsi Banten optimis bisa memenuhi syarat-syarat tersebut terutama prasyarat keanggotaan.
“Kami sudah maksimalkan untuk keanggotaan, kita sudah punya 10.000 anggota di Banten,” ujar Ketua DPW Berkarya Provinsi Banten, Helldy Agustian, ditemui saat berkunjung ke Kantor KPU Banten, Rabu (16/8/2017).
Tidak hanya itu, untuk mempermudah pendataan, Partai Berkarya juga memiliki kartu tanda anggota (KTA) yang telah dilengkapi barcode untuk mempermudah kerja KPU saat verifikasi nanti.
“Tinggal scan aja, data anggota kami bisa kelihatan jadi gak bisa bohong,” ujarnya.
Sementara itu untuk mengantisipasi kegandaan keanggotaan, Partai Berkarya juga akan melakukan verifikasi internal dan selektif terhadap calon kader.
“Kami ingin mereka cuma berpartai di sini (Berkarya-red), kita sudah tanyai saat mereka masuk dan kalaupun dari partai lain mereka harus mengundurkan diri dan dibuktikan dengan surat pengunduran diri,” ungkap Helldy kepada wartawan.
Partai Berkarya juga dianggap Partai yang kooperatif. Menurut Komisioner KPU Banten, Syaiful Bahri, Partai besutan Tommy Soeharto tersebut telah datang ke kantor KPU Banten secara resmi untuk berkomunikasi terkait verifikasi.
“Hari ini kami telah menerima kedatangan Partai Berkarya, mereka menyerahkan profil mereka alamat kantor dan memperkenalkan pengurus dan Ketua DPW-nya Pak Helldy,” ujar Syaiful kepada wartawan, Rabu (16/8/2017).
Sementara untuk verifikasi keanggotaan, Syaiful menegaskan pihak KPU terlebih dahulu akan melakukan pendataan secara sistem dengan menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (Sipol).
“Data anggota harus diinput di Sipol, ini untuk mengecek kegandaan jadi satu orang itu harus satu partai,” imbuhnya. (*)
