SERANG – Tubagus Amri Wardana, Ketua Badan Advokasi Badan Kenadziran Kesultanan Maulana Hasanudin Banten yang juga Sekjen Pemangku Adat angkat bicara terkait klaim yang menyebut Badan Kenadziran Kesultanan Banten mendukung Proyek Strategis Nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.
Menurutnya, bahwa pernyataan tersebut merupakan pandangan pribadi, bukan sikap resmi dari kelembagaan.
Sebelumya, pernyataan dukungan itu diumumkan dalam sebuah deklarasi yang melibatkan sejumlah Ormas, seperti DPC BPPKB Kabupaten Serang, DPP Terumbu Banten, TTKD Banten, dan pihak yang mengatasnamakan Kenadziran Kesultanan Maulana Hasanuddin Banten.
Deklarasi berlangsung di Rumah Apung Pulau Burung, Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang, Sabtu, (14/12/2024).
Tubagus Amri Wardana, menyatakan bahwa pernyataan tersebut tidak mewakili Badan Kenadziran Kesultanan Banten.
“Pernyataan tersebut adalah pendapat pribadi. Setelah kami konfirmasi dengan Ketua Dewan Pembina BKMKB Kesultanan Banten, Tubagus Hasan Fuad, beliau menegaskan bahwa itu tidak terkait dengan Badan Kenadziran Kesultanan Maulana Hasanuddin Banten,” ujar Tubagus Amri, Senin, (16/12/2024).
Lebih lanjut, Tubagus Amri menegaskan bahwa hingga kini Badan Kenadziran Kesultanan Maulana Hasanuddin Banten belum mengambil sikap resmi terkait PIK 2.
Sebaliknya, pihaknya meminta pemerintah, khususnya Presiden Prabowo Subianto, untuk meninjau ulang proyek tersebut.
“Kami meminta kepada pemerintah khususnya Presiden Prabowo Subianto untuk meninjau ulang proyek PIK 2 yang diklaim sebagai Proyek Strategis Nasional. Proyek ini jelas-jelas berdampak negatif pada masyarakat, khususnya masyarakat Banten,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar tidak ada pihak yang menggunakan nama lembaga kenadziran untuk mendukung proyek PIK 2.
“Siapapun yang menyatakan mendukung PIK 2 atau PSN, kami tegaskan bahwa itu adalah pernyataan pribadi. Tidak ada kaitannya dengan Kenadziran Kesultanan Maulana Hasanuddin Banten,” ujarnya.
Ia mengimbau, agar tidak ada provokasi yang mengatasnamakan rakyat atau lembaga kenadziran terkait isu sensitif ini.
“Kami perlu menegaskan hal ini agar tidak ada pihak yang memanfaatkan nama rakyat atau lembaga kenadziran untuk memprovokasi masyarakat Banten,” tandasnya. (*/Nandi)
