LEBAK – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Keluarga Mahasiswa Lebak (Kumala) dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Lebak menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Bupati Lebak.
Mereka mempertanyakan kebijakan pengadaan kendaraan dinas senilai Rp2,3 miliar, yang diperuntukkan bagi Wakil Bupati, istri Wakil Bupati, istri Bupati, dan Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak.
Aksi ini muncul di tengah upaya pemerintah melakukan efisiensi anggaran, sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025 tentang penghematan belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
Mahasiswa menilai pengadaan kendaraan dinas tersebut bertolak belakang dengan semangat efisiensi yang dicanangkan pemerintah pusat.
Ketua GMNI Lebak, Ruswana menegaskan bahwa penggunaan anggaran daerah harus mengutamakan transparansi dan kepentingan publik.
“Kami mempertanyakan urgensi pembelian kendaraan dinas di tengah kondisi masyarakat yang masih membutuhkan peningkatan layanan di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Jangan sampai alokasi anggaran lebih berpihak pada fasilitas pejabat daripada kesejahteraan rakyat,” kata dia kepada Fakta Banten, Senin (24/2/2025).
Di sisi lain, pemerintah daerah melalui Sekertaris Daerah (Sekda) Lebak, Budi Santoso menegaskan bahwa pengadaan ini telah melalui mekanisme yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 109 Tahun 2000 serta regulasi dari Kementerian Dalam Negeri.
“Ini bukan keputusan sepihak. Semua sudah dianggarkan sesuai ketentuan. Kendaraan dinas Wakil Bupati sebelumnya sudah dilelang, sementara kendaraan dinas Bupati masih layak pakai sehingga tidak perlu diganti. Pemerintah tetap berkomitmen pada transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah,” jelasnya.
Lebih lanjut, Budi menekankan bahwa kendaraan dinas merupakan bagian dari operasional pemerintah dalam menjalankan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.
“Kalau tidak ada kendaraan dinas, bagaimana para pejabat dapat menjalankan tugasnya dengan optimal?” tambahnya.
Aksi mahasiswa ini mencerminkan kepedulian generasi muda terhadap tata kelola anggaran daerah.
Sementara pemerintah mempertahankan kebijakan mereka berdasarkan regulasi yang berlaku.
Sedangkan, mahasiswa berharap ada pergeseran prioritas anggaran ke sektor yang lebih berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Dengan terus berkembangnya diskusi ini, diharapkan pemerintah daerah dan masyarakat dapat duduk bersama untuk menemukan solusi terbaik bagi pembangunan Kabupaten Lebak ke depan. (*/Sahrul).
