GREAT Institute: Target Pertumbuhan 6 Persen dengan Defisit Lebih Kecil, RAPBN 2027 Uji Produktivitas dan Kualitas Eksekusi

JAKARTA – Pada Jumat 14 Agustus 2026, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan di Gedung DPR/MPR, Senayan. Dalam pidato tersebut, Presiden menempatkan APBN sebagai instrumen untuk melindungi rakyat, memperkuat bangsa, dan mewujudkan cita-cita kemerdekaan.

GREAT Institute menilai RAPBN 2027 dan Nota Keuangan menunjukkan arah kebijakan ekonomi yang lebih jelas di mana APBN tidak hanya diposisikan sebagai instrumen pembiayaan negara, tetapi sebagai alat pembangunan untuk memperkuat kapasitas produksi, memperbaiki layanan dasar, menutup kebocoran, meningkatkan efisiensi belanja, dan memastikan pertumbuhan lebih langsung dirasakan rakyat.

Peneliti Ekonomi GREAT Institute, Adrian Nalendra Perwira, menilai pidato Nota Keuangan tersebut memperlihatkan konsistensi paradigma ekonomi Presiden Prabowo. Negara ditempatkan bukan sekadar sebagai penjaga stabilitas, melainkan sebagai institusi yang aktif membenahi pasar, memperkuat daya saing, mengurangi biaya transaksi, serta mengarahkan sumber daya nasional ke sektor yang lebih produktif.

“Pidato Nota Keuangan Presiden Prabowo menunjukkan paradigma yang konsisten. Negara harus kuat, tetapi bukan berarti pasar dimatikan. Justru pasar yang sehat membutuhkan negara yang mampu menyediakan data yang baik, aturan yang jelas, pengadaan yang efisien, infrastruktur dasar, pasar modal yang kredibel, dan perlindungan bagi rakyat,” ujar Adrian.

Menurut Adrian, karakter utama RAPBN 2027 terletak pada upaya menggabungkan tiga agenda sekaligus, yakni pertumbuhan yang lebih tinggi, belanja yang tetap ekspansif, dan defisit yang lebih terkendali. Pemerintah menargetkan pendapatan negara sebesar Rp3.426 triliun, belanja negara Rp4.097,2 triliun, serta pembiayaan Rp671,2 triliun dengan defisit 2,40 persen PDB. Defisit tersebut lebih rendah dibandingkan APBN 2026 sebesar 2,68 persen PDB.

“Secara nominal belanja memang naik, tetapi pemerintah tidak sedang mencoba mendanai pertumbuhan 6 persen dengan defisit yang lebih besar. Dengan asumsi PDB 2027 sekitar Rp27.987 triliun, belanja negara setara sekitar 14,6 persen PDB, sedikit lebih rendah dari 14,94 persen dalam APBN 2026. Jadi taruhan sesungguhnya adalah higher bang for the buck: kualitas belanja, produktivitas investasi, dan kemampuan negara mengungkit modal swasta,” ujar Adrian.

GREAT Institute mencatat RAPBN 2027 menargetkan pertumbuhan ekonomi 6 persen, lebih tinggi dari target APBN 2026 sebesar 5,4 persen. Inflasi ditargetkan 2,5 persen, suku bunga SBN 10 tahun 6,9 persen, nilai tukar rupiah Rp17.500 per dolar AS, harga minyak mentah Indonesia US$75 per barel, lifting minyak 610 ribu barel per hari, dan lifting gas 954 ribu barel setara minyak per hari.

Menurut Adrian, target 6 persen masih dapat dicapai, tetapi bukan dengan skenario business as usual. Ekonomi tumbuh 5,61 persen pada kuartal I 2026 dan melambat menjadi sekitar 5,29 persen pada kuartal II. Artinya, ekonomi telah menunjukkan resiliensi, tetapi untuk menetap pada pertumbuhan 6 persen diperlukan peningkatan potential growth, bukan hanya stimulus permintaan jangka pendek.

“Kalau ICOR tetap tinggi, pertumbuhan 6 persen akan sangat mahal karena kita membutuhkan semakin banyak modal untuk menghasilkan tambahan output yang sama. Karena itu, agenda debottlenecking investasi harus diperluas menjadi reformasi struktural yang nyata: perizinan yang lebih sederhana, kepastian lahan, logistik yang lebih murah, energi yang andal, aturan pusat-daerah yang sinkron, dan penyelesaian hambatan investasi secara cepat. Pokja atau satgas debottlenecking tidak boleh hanya memadamkan kasus per kasus, tetapi harus menurunkan hambatan sistemik yang membuat investasi mahal dan output rendah,” kata Adrian.

Adrian menilai agenda peningkatan produktivitas juga harus terlihat di pasar kerja. Investasi perlu naik kelas dari sekadar job creation menjadi good-job creation. Yang perlu dilihat bukan hanya jumlah tenaga kerja yang terserap, tetapi apakah pekerjaan baru formal, produktif, memberi keterampilan, membuka lintasan kenaikan pendapatan, dan membangun rantai pasok domestik.

“Dengan mayoritas pekerja masih berada di sektor informal, pertumbuhan 6 persen akan kehilangan banyak makna kalau tidak mempercepat transformasi kualitas pekerjaan. Investasi harus tersambung dengan vokasi, pelatihan berbasis kebutuhan industri, formalisasi UMKM, dan peningkatan produktivitas tenaga kerja,” ujar Adrian.

GREAT Institute menilai target makro juga perlu dibaca bersama sasaran pembangunan. Pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan 2027 turun ke 6,0–6,5 persen, tingkat pengangguran terbuka turun ke 4,30–4,87 persen, rasio gini membaik ke 0,362–0,367, dan indeks modal manusia naik menjadi 0,575. Menurut Adrian, target tersebut menunjukkan bahwa RAPBN 2027 tidak boleh hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga harus mengejar kualitas kesejahteraan.

“Pertumbuhan yang baik harus terlihat di pasar kerja. Ukurannya bukan hanya investasi masuk, tetapi apakah investasi menciptakan good jobs, yakni pekerjaan formal, produktif, berupah layak, dan terlindungi. Kalau pertumbuhan naik tetapi kualitas pekerjaan tidak membaik, maka manfaat pembangunan tidak akan terasa luas,” ujar Adrian.

GREAT Institute melihat salah satu bagian paling substantif dalam pidato Nota Keuangan adalah reformasi pengadaan pemerintah. Presiden mengumumkan rencana konsolidasi pengadaan barang dan jasa serta penguatan LKPP menjadi badan pengadaan pemerintah. Selama ini, pembelian barang sejenis tersebar di banyak kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah sehingga negara kehilangan skala ekonomi dan daya tawar sebagai pembeli besar.

“Pendekatan tersebut memiliki dasar ekonomi yang kuat. Konsolidasi dapat menghasilkan economies of scale, memperkuat buyer bargaining power, menekan variasi harga untuk spesifikasi serupa, serta mempermudah transparansi dan pengawasan. Tetapi penghematan harus dihitung dari transaksi yang benar-benar sebanding dalam spesifikasi, kualitas dan pelayanan. Sentralisasi juga jangan sampai mengurangi kompetisi, mematikan pemasok yang efisien di daerah, atau sekadar memindahkan bottleneck dari banyak tempat ke satu tempat,” tegas Adrian.

GREAT Institute juga menilai rencana bursa mineral dan komoditas strategis merupakan agenda penting untuk memperkuat price discovery dan menutup kebocoran nilai ekspor. Presiden menyebut bursa tersebut ditargetkan beroperasi pada 1 Januari 2027 dan berada di bawah pengawasan OJK.

“Bursa komoditas dapat menjadi instrumen untuk membuat harga lebih transparan, data lebih terang, dan ruang under-invoicing lebih sempit. Namun, tentunya bursa harus dibangun sebagai pasar yang kredibel, bukan hanya menjadi instrumen administrasi harga.” jelas Adrian.

Secara keseluruhan, GREAT Institute menilai RAPBN 2027 memberi arah positif karena menggabungkan ambisi pertumbuhan, disiplin fiskal, reformasi kelembagaan, dan agenda kesejahteraan. Namun, keberhasilan RAPBN 2027 akan diuji oleh kualitas eksekusi, koordinasi, dan pengukuran outcome.

“Pidato Nota Keuangan nantinya harus dibuktikan melalui eksekusi yang rapi dengan belanja yang efisien, investasi yang menciptakan pekerjaan, data yang akurat, pengadaan yang transparan, energi yang lebih mandiri, pasar komoditas yang kredibel, dan layanan dasar yang benar-benar membaik. Pertumbuhan 6 persen harus punya isi, dan isi itu adalah kesejahteraan rakyat yang terukur,” tutup Adrian. ***