Serap Aspirasi di Pandeglang, Adde Rosi Dorong Peralihan PPPK Paruh Waktu ke Penuh Waktu Dilakukan Serentak
PANDEGLANG — Anggota Komisi X DPR RI, Adde Rosi Khoerunnisa, mengungkapkan bahwa kebijakan pemerintah untuk meningkatkan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi penuh waktu telah selaras dengan aspirasi masyarakat yang diserapnya selama masa reses.
”Ini rencana yang sudah diperhitungkan secara matang pada rapat anggaran tahun 2027. Pak Menteri sudah menyampaikan bahwa pengangkatan PPPK paruh waktu ke penuh waktu memang menjadi prioritas kami,” kata Adde Rosi usai menghadiri kegiatan Sarasehan Kebangsaan di Gedung PKPRI Pandeglang, Jumat (13/11/2026).
Adde Rosi mengapresiasi keputusan pemerintah bersama DPR RI dalam memperluas peningkatan status tersebut bagi berbagai profesi pelayanan publik, mulai dari guru, tenaga kesehatan, hingga petugas pemadam kebakaran.
Menurut politisi Partai Golkar ini, langkah tersebut merupakan wujud nyata negara dalam memberikan kepastian status kepegawaian bagi para tenaga yang telah lama mengabdi.
”Semoga bisa dilaksanakan secara menyeluruh dan serentak. Ini menjadi momentum penting untuk menyelesaikan persoalan status kepegawaian secara lebih adil dan tuntas,” ujarnya.
Sebelumnya, pemerintah telah memastikan bahwa peralihan status PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu akan direalisasikan mulai Januari 2027.
”Sebagaimana telah kami sampaikan sebelumnya, pemerintah mengambil keputusan untuk mengangkat saudara-saudara kita yang berstatus PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu,” kata Prasetyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (6/11/2026).
Prasetyo menjelaskan, keputusan tersebut diambil setelah pemerintah dan DPR melakukan serangkaian pembahasan lintas kementerian dan sektor.
Kebijakan ini merupakan perluasan dari aturan sebelumnya yang baru mencakup tenaga pendidik atau guru.
Di sisi lain, Ketua Persatuan PPPK Banten, Asep Rifal, menyambut baik serta mengapresiasi pengawalan yang dilakukan oleh Adde Rosi Khoerunnisa terhadap kebijakan peningkatan status pegawai tersebut.
”Semoga rencana peralihan PPPK paruh waktu ke penuh waktu ini segera mendapatkan kepastian, diprioritaskan, serta diikuti dengan penerbitan pengesahan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai payung hukumnya,” pungkas Asep.***
