Rencana Induk Pariwisata Kedaluwarsa, PATTIRO Banten Desak Pembahasan Raperda Kepariwisataan Kota Serang Dihentikan
SERANG – Pusat Studi dan Informasi Regional (PATTIRO) Banten mendesak DPRD dan Pemerintah Kota (Pemkot) Serang menghentikan sementara pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataan (PUK).
Desakan ini muncul karena regulasi tersebut dinilai belum memiliki landasan perencanaan induk kepariwisataan yang jelas.
Peneliti PATTIRO Banten, Muhamad Sopyan Sidik, menilai pembahasan Raperda PUK tidak semestinya dilanjutkan sebelum pemerintah daerah mengevaluasi Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (RIPPARDA) Kota Serang 2015–2025 dan menyusun arah kebijakan baru.
Pasalnya, Peraturan Daerah (Perda) Kota Serang Nomor 14 Tahun 2014 tentang RIPPARDA telah habis masa berlakunya.
”Pembahasan Raperda PUK harus dihentikan sementara sampai arah kebijakan induk tersebut diperjelas dan dibuka kepada publik,” ujar Sopyan dalam keterangan tertulisnya, Jumat (13/11/2026).
Menurut Sopyan, membahas regulasi operasional tanpa pembaruan kebijakan induk berpotensi membuat arah pembangunan pariwisata kehilangan pijakan.
Terlebih, hasil penelitian Randy Arlan, Riswanda, dan Leo Agustino (2018) menemukan bahwa pelaksanaan RIPPARDA Kota Serang selama ini belum optimal akibat keterbatasan aparatur, lemahnya koordinasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD), minimnya infrastruktur, serta belum maksimalnya pemberdayaan masyarakat di kawasan wisata.
Kritik terhadap Dalih Ekonomi THM dan Miras
Selain persoalan perencanaan, PATTIRO turut mengkritisi narasi peningkatan ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kerap dikaitkan dengan keberadaan tempat hiburan malam (THM) serta peredaran minuman beralkohol. PATTIRO mengingatkan, potensi penerimaan pajak dari sektor tersebut tidak sebanding dengan konsekuensi sosial, kesehatan, dan tambahan beban pelayanan publik yang harus ditanggung daerah.
Dalam kajiannya, PATTIRO merujuk pada dokumen Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) bertajuk Alcohol Policy Playbook 2024 yang menekankan pentingnya pertimbangan kesehatan masyarakat dalam mengatur distribusi alkohol. Penelitian Manthey dkk. (2021) bahkan memperkirakan biaya ekonomi akibat konsumsi alkohol dapat mencapai 2,6 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Sementara dari sisi dampak ekonomi langsung, analisis Input-Output Akhmad Solikin (2021) menunjukkan industri minuman beralkohol hanya memiliki angka pengganda output sebesar 1,42, dengan keterkaitan ke belakang 0,87 dan ke depan 0,62.
Angka ini membuktikan bahwa industri alkohol bukanlah sektor unggulan yang mampu menggerakkan sektor ekonomi lainnya secara signifikan.
Dari aspek ketertiban, keberadaan THM juga dinilai berisiko memicu kerawanan sosial. Merujuk survei BNN-LIPI 2019, sebanyak 90,5 persen responden mempersepsikan tempat hiburan seperti diskotek, bar, pub, karaoke, biliar, dan kafe sebagai lokasi rawan penyalahgunaan narkoba. Angka tersebut bahkan meningkat menjadi 93,5 persen dalam survei BNN 2021 di kalangan pengguna narkoba.
Aspek Hukum dan Empat Rekomendasi
PATTIRO juga mengingatkan Pemkot dan DPRD Kota Serang agar memperhatikan rekam jejak pengujian Perda Nomor 11 Tahun 2019 tentang PUK di Mahkamah Agung (MA). Putusan MA Nomor 6 P/HUM/2021 dan Putusan Nomor 9 P/HUM/2024 pada prinsipnya menolak upaya pelonggaran ketentuan dalam perda tersebut.
”PATTIRO Banten menolak setiap upaya memasukkan kembali ketentuan yang membuka ruang legalisasi atau pelonggaran THM dan peredaran alkohol tanpa landasan hukum, pertimbangan sosial, dan perlindungan masyarakat yang memadai,” tegas Sopyan.
Sebagai bentuk pengawalan kebijakan, PATTIRO mengajukan empat rekomendasi konkret kepada DPRD dan Pemkot Serang:
- Menghentikan sementara pembahasan Raperda PUK hingga evaluasi RIPPARDA 2015–2025 tuntas dan arah pembangunan pariwisata diperbarui secara terbuka.
- Menghapus seluruh pasal yang berpotensi mempermudah perizinan maupun memperluas operasional diskotek, bar, klub malam, dan hiburan sejenis yang berkaitan dengan peredaran minuman beralkohol.
- Membuka Naskah Akademik Raperda PUK beserta kalkulasi fiskalnya kepada publik agar asumsi peningkatan investasi dan PAD dapat diuji secara ilmiah oleh akademisi dan masyarakat sipil.
- Mengarahkan pengembangan pariwisata pada sektor inklusif, seperti penguatan wisata halal, revitalisasi Cagar Budaya Banten Lama, pengembangan ekowisata Cagar Alam Pulau Dua, serta pemberdayaan UMKM dan ekonomi kreatif.
Sopyan menegaskan, kritik ini bukanlah bentuk penolakan terhadap kemajuan pariwisata Kota Serang, melainkan dorongan agar regulasi yang lahir memiliki kepastian hukum, melindungi warga, dan memberi manfaat ekonomi secara merata. ***
