Grup Usaha Pengembang Properti Alam Sutera Diduga Serobot dan Kuasai Lahan Warga, Kini Digugat di PN Tangerang

TANGERANG – Grup usaha pengembang properti raksasa Alam Sutera diduga menyerobot lahan warga.
Sengketa kepemilikan tanah seluas 3.600 meter persegi di kawasan elit Suvarna Sutra, Desa Talaga, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, kini resmi disidangkan di Pengadilan Negeri Tangerang.
Adapun pengembang Suvarna Sutra PT Delta Manunggal Raharja, yang merupakan anak usaha dari PT Alam Sutera Realty Tbk, digugat oleh Suradi (69), petani asal Cikupa.
Gugatan juga menyeret PT Taman Talaga King dan Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang.
Perkara Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan Nomor 917/Pdt.G/2026/PN Tng itu kini telah memasuki tahap pembacaan duplik dari para tergugat.

Kuasa hukum Suradi dari Daddy Hartadi & Partners Law Firm, Daddy Hartadi, mengungkapkan fakta yang janggal.
Tanah kliennya diperoleh secara sah melalui jual beli dengan Aminah Unu pada tahun 1985, dengan bukti Akta Jual Beli (AJB) Nomor 135/JB/Ag.593/1985 tertanggal 31 Oktober 1985 di hadapan Camat Cikupa selaku PPAT.
“AJB aslinya masih kami pegang sampai detik ini. Klien kami tidak pernah menjual, mengalihkan, apalagi melepaskan hak atas tanah itu kepada siapapun,” tegas Daddy, Selasa (17/11/2026).

Suradi telah menguasai dan menggarap tanah tersebut sejak 1981. Aktivitas bertani berhenti pada 2014 karena faktor usia.
Namun pada 2023, ia terkejut saat mengetahui lahannya sudah diratakan (cut and fill) dan menjadi bagian dari klaster perumahan mewah Suvarna Sutra.
Setelah ditelusuri, tanah tersebut ternyata sudah diterbitkan SHGB Nomor 255/Talaga Tahun 2000 atas nama PT Delta Manunggal Raharja yang didapat dari PT Taman Talaga King.
“Tidak ada satu pun proses peralihan hak dari klien kami ke perusahaan tersebut. Ini murni dugaan penyerobotan. Bagaimana tanah petani yang AJB-nya masih ada bisa berubah jadi SHGB atas nama pengembang raksasa?” ujarnya.
Kejanggalan ini telah dilaporkan Suradi ke Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang. Laporan ditindaklanjuti melalui Surat Perintah Pengumpulan Data Nomor 3532/36.03.200.SP.02.02/IX/2024 tertanggal 9 September 2024.
Hasil pengecekan lapangan menemukan adanya indikasi kuat tumpang tindih (overlapping) antara bidang tanah milik Suradi berdasarkan AJB 1985 dengan bidang tanah dalam SHGB milik pengembang.
“Ini persoalan serius soal kepastian hukum. Prinsip kehati-hatian BPN dalam menerbitkan sertifikat harus diuji. Jangan sampai rakyat kecil kehilangan tanahnya hanya karena administrasi yang cacat,” kata Daddy.
Dalam gugatannya, Suradi meminta Majelis Hakim untuk:
1. Menyatakan perbuatan para tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum.
2. Menyatakan SHGB Nomor 255/Talaga Tahun 2000 atas nama PT Delta Manunggal Raharja tidak berkekuatan hukum sepanjang menyangkut tanah objek sengketa seluas 3.600 m².
3. Menghukum para tergugat secara tanggung renteng membayar kerugian materiil sebesar Rp162 juta.
“Ini adalah pertarungan petani gurem melawan korporasi raksasa. Kami percaya pengadilan akan memberikan keadilan dan perlindungan hukum bagi klien kami,” pungkasnya.
Dihubungi terpisah, Kuasa Hukum dari PT Delta Manunggal Raharja, Modi Pasaribu belum merespon pesan singkat wartawan, kendati upaya konfirmasi tetap dilakukan. (*/Ajo)


