Akademisi Untirta Apresiasi Penurunan Angka Tidak Sekolah di Banten, Dorong Penguatan Mutu Pembelajaran

SERANG – Akademisi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) sekaligus pengamat pendidikan Erwin Salpa Riansi menilai, penurunan jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS) di Provinsi Banten sebesar 47,20 persen sebagai capaian penting yang patut diapresiasi.
Penurunan dari 52.496 anak pada Triwulan III 2025 menjadi 27.719 anak pada Triwulan III 2026 menunjukan bahwa ada efektivitas program yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten, khususnya Program Sekolah Gratis untuk SMA, SMK, SKh Swasta, termasuk Madrasah Aliyah.
Namun, ia mengingatkan bahwa angka tersebut baru menjawab persoalan akses. Perlu pengawalan program agar berujung pada anak yang bertahan di sekolah, lulus, dan benar-benar belajar.
“Penurunan 24.777 anak dalam satu tahun bukan angka kecil. Dalam kacamata pendidikan, ATS adalah indikator hulu. Sebelum kita bicara mutu, anak harus lebih dulu berada di ruang kelas. Dari sisi itu, Banten sedang bergerak ke arah yang benar,” ujar Erwin Salpa Riansi di Serang, Senin (16/11/2026).
Ia juga menekankan satu tantangan lanjutan soal memastikan agar anak yang sudah kembali ke sekolah tidak putus lagi.

Pihak sekolah harus membuat sistem yang dapat mengantisipasi agar anak tidak kembali putus belajar.
“Anak yang pernah keluar sekolah memiliki risiko lebih tinggi untuk keluar kembali. Sekolah perlu sistem peringatan dini yang sederhana. Memantau kehadiran, capaian belajar, dan kondisi keluarga, sehingga guru BK dan wali kelas bisa bertindak sebelum anak benar-benar berhenti,” jelasnya.
Kemudian, terkait capaian Kabupaten Lebak yang mencatat penurunan ATS sebesar 52,71 persen, ia menilai hal itu menunjukkan intervensi telah menjangkau wilayah dengan tantangan terberat.

Ke depan, persoalan jarak dan daya tampung sekolah di wilayah tersebut perlu dijawab melalui penambahan ruang kelas atau unit sekolah baru, sekolah filial, serta penguatan jalur pendidikan kesetaraan atau Paket C di PKBM bagi anak yang tidak memungkinkan kembali ke sekolah formal.
Lebih jauh, ia menegaskan bahwa keberhasilan menekan ATS di Provinsi Banten harus diikuti dengan peningkatan mutu pembelajaran.
Indikator seperti capaian literasi dan numerasi dalam Rapor Pendidikan perlu menjadi ukuran keberhasilan berikutnya.
Ia menyoroti pula keberlanjutan pembiayaan bagi sekolah swasta yang terlibat dalam Program Sekolah Gratis.
Menurutnya, satuan biaya yang memadai dan pencairan dana yang tepat waktu menjadi kunci agar sekolah swasta tetap mampu menjaga kualitas layanan.
“Termasuk kesejahteraan gurunya,” paparnya.
Agar capaian ini berkelanjutan, Erwin Salpa Riansi menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada Pemprov Banten.
Pertama, Program Sekolah Gratis perlu memperoleh kepastian regulasi dan anggaran.
Ia menilai program ini sebaiknya dikuatkan dalam regulasi daerah sehingga keberlanjutannya tidak bergantung pada siklus kepemimpinan.
Kedua, setiap satuan pendidikan perlu memiliki sistem peringatan dini putus sekolah.
Sehingga ke depan siswa yang menunjukkan tanda-tanda berisiko, dapat segera ditangani sebelum benar-benar keluar dari sekolah.
Ketiga, perlu kolaborasi lintas kewenangan antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, kota, dan Kementerian Agama perlu diperkuat, terutama untuk mengawal masa transisi antarjenjang pendidikan yang paling rawan.
Terakhir, ia menyarankan dilakukannya evaluasi independen yang melibatkan perguruan tinggi untuk mengukur dampak program secara utuh, tidak hanya terhadap akses, tetapi juga terhadap retensi dan mutu pembelajaran.
“Penurunan ATS adalah kabar baik. Tugas kita sekarang memastikan angka itu berubah menjadi anak-anak Banten yang lulus dengan kompetensi yang memadai. Di situlah ukuran keberhasilan yang sesungguhnya,” paparnya menegaskan.***


