Dinas ESDM Pemprov Banten Tegaskan TNUK Tak Masuk WUP, Tidak Akan Ada Tambang di Ujung Kulon

SERANG–Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Banten, Ari James, memberikan penjelasan terkait beredarnya Peta Wilayah Pertambangan (WP).
Wilayah pertambangan yang dimaksud, berdasarkan Kepmen ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tanggal 12 Februari 2026.
Ari menegaskan, tidak semua wilayah Provinsi Banten ditetapkan menjadi Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), dan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) dipastikan tidak masuk dalam WUP.
“Sesuai dengan Kepmen ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026, tidak semua wilayah Provinsi Banten ditetapkan menjadi WUP,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (18/11/2026).
Ari menjelaskan, TNUK merupakan salah satu wilayah yang tidak ditetapkan sebagai wilayah usaha pertambangan, karena wilayah tersebut sebagai kawasan pelestarian alam dan konservasi serta sebagai situs warisan dunia UNESCO.

WUP, jelas Ari, adalah bagian dari Wilayah Pertambangan (WP) yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan informasi geologi yang memadai untuk diusahakan.
WUP juga berfungsi sebagai instrumen kontrol negara dalam mengatur ruang dan pelaku usaha pertambangan.
“Penetapan WUP tidak serta merta dapat diusahakan menjadi wilayah izin usaha pertambangan karena harus mempertimbangkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) baik di darat maupun di laut,” jelasnya.

Ari merinci, sejak 2017 hingga 2026, penetapan WP Banten mengalami tiga kali Kepmen ESDM yang berkesinambungan.
Pertama Kepmen ESDM Nomor 3672 K/30/MEM/2017 berlaku 13 Oktober. Kedua Kepmen ESDM Nomor 84.K/MB.01/MEM.B/2022, berlaku 21 April. Ketiga Kepmen ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026, yang berlaku 12 Februari tahun ini.
Regulasi ini menandai pergeseran tata kelola. Pertama, pendekatan penetapan berubah dari skala pulau (Jawa dan Bali) pada 2017 menjadi per provinsi mulai 2022.
Kedua, klasifikasi WP Banten dari dua kategori pada 2022 yaitu WUP dan WPN, menjadi tiga kategori pada 2026 dengan diakomodirnya Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).
Adapun kekhawatiran publik soal Ujung Kulon akan ditambang, menurut Ari, tidak berdasar secara regulasi kewilayahan.
Status TNUK diperkuat oleh Kepmen ESDM RI Nomor 393.k/GL.01/MEM.G/2023 tentang Penetapan Taman Bumi Geopark Nasional Ujung Kulon tanggal 10 November 2023, dan Perda Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2023 tentang RTRW Provinsi Banten.
“Berdasarkan Perda RTRW Provinsi Banten, wilayah darat dan laut kawasan TNUK ditetapkan sebagai wilayah konservasi dan tidak diperbolehkan kegiatan pemanfaatan ruang untuk pertambangan,” tegas Ari.
Dengan demikian, kata Ari, secara regulasi kewilayahan, dapat dipastikan bahwa di wilayah TNUK tidak akan ada kegiatan pertambangan.
Ia juga menambahkan, penetapan WUP tidak terikat batas administrasi pemerintahan serta merupakan bagian dari rencana tata ruang nasional, sehingga harus selaras dengan peruntukkan kawasan lainnya. (*/Ajo)


