CILEGON – Usai debat terbuka sesi pertama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Cilegon pada Pilkada 2020, elemen mahasiswa menilai seharusnya lebih banyak data yang disampaikan oleh para kandidat. Mengingat, ajang debat bukan hanya formalitas bagi penyelenggaraan Pilkada, tapi juga pendidikan politik bagi masyarakat.
“Kedepannya KPU Cilegon harus mengangkat tema yang lebih mengarah pada hal substantif, sehingga pembahasan tak mengambang. Karena ini sebagai momen pendidikan politik,” kata Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kota Cilegon, Syaihul Ihsan, Selasa (24/11/2020).
Namun GMNI Cilegon mengapresiasi Paslon yang bisa berdialektika dengan baik, walaupun ada catatan beberapa Paslon yang belum menguasai substansi materi debat.
“Menarik untuk dibahas sebab beliau-beliau Paslon tersebut putra putri terbaik yang maju dalam konstelasi elektoral Pilwalkot Cilegon. Saya pikir gagasan yang disampaikan harus sesuai dengan kerjanya kedepan,” jelas Syaihul.
Yang disampaikan saat debat harus bisa direalisasikan bila terpilih, jangan sampai hanya sebatas lip service semata. Baginya, siapapun yang jadi Walikota dan Wakil Walikota Cilegon, atasnama GMNI Kota Cilegon akan tetap mengawal dan menjadi mitra kritis pemerintah.
“Jika tidak sesuai dengan rel-nya rakyat. Sebab sebagai rakyat Pilkada harus menjadi ajang proses politik institusi demorkatis yang ada dapat dikendalikan oleh rakyat itu sendiri,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan, apa yang menjadi visi-misi yang telah dipaparkan, akan menjadi program atau akan tertuang dalam RPJMD jika menjabat untuk 5 tahun kedepan. Tentu, hal ini menjadi polemik jika visi-misi tidak ditepati, sebab arena debat menjadi historis yang akan menjadi hutang janji jika tidak ditepati.
“Debat selanjutnya berharap ada banyak data yang diungkap dan dituangkan sehingga memang akademis. Dan sesuai dengan kondisi Cilegon hari ini,” pungkasnya. (*/A.Laksono)
