CILEGON – Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon mengusulkan sebanyak 400 guru honorer di lingkungan Pemkot Cilegon diusulkan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di 2022 kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB).
Hal itu disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Cilegon Ahmad Jubaedi saat ditemui di Kantor Dinas Pendidikan Kota Cilegon saat menghadiri kegiatan pembekalan PPPK tahap II di lingkungan Pemkot Cilegon, Senin (28/6/2022).
Jubaedi menuturkan, pihaknya sudah mengusulkan 400 guru honorer untuk menjadi PPPK di Kota Cilegon ke KemenpanRB. Namun, hingga saat ini pengajuan tersebut belum mendapatkan kepastian dari pemerintah pusat.
“Pengajuan sudah kami sampaikan. Tapi memang belum ada kabar disetujui atau tidak oleh KemenpanRB. Karena, pada Jumat (1/7/2022) besok, kita (Pemkot Cilegon) diundang KemenpanRB dan Kemendikbud RI untuk membahas persoalan ini,” katanya.
Jubaedi menambahkan, pengusulan 400 honorer menjadi PPPK ini, berdasarkan hasil analisa dan kebutuhan tenaga pengajar yang dibutuhkan di setiap Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
“Ini yang tidak bisa kita bandingkan dengan daerah lain terkait formasi P3K karena di Cilegon hanya delapan kecamatan, jumlah sekolah tidak sebanyak daerah lain, dan jumlah honorer tidak sebanyak daerah lain seperti Pandeglang,” tuturnya.
Menurutnya, tidak ada perbedaan apapun dari usulan P3K dengan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan P3K, semuanya berdasarkan analisa jabatan dan analisa beban kerja.
Lebih lanjut Mantan Kepala Dinas Sosial ini pun mengakui, pada 2022 ini usulan P3K di Kota Cilegon jauh lebih banyak dibandingkan di 2021 lalu.
Di mana, 2021 lalu, P3K yang diusulkan oleh BKPP Kota Cilegon sebanyak 355 orang.
“Fokus kita (Pemkot Cilegon) pikirkan saat ini bagaiman nasib para tenaga teknis, tenaga non ASN ini yang tenaga teknis. Karena jumlah mereka hampir 4.614 orang (tenaga honorer), tenaga kebersihan, driver dan tenaga keamanan kan akan dioutsorcingkan. Tinggal yang 1.500 honorer yang kita pikirkan,” tuturnya.
Untuk menyelamatkan tenaga honorer ini, Pemkot Cilegon akan berupaya mengusulkan kondisi tersebut ke berbagi forum agar ada penyelamatan tenaga honorer.
Pasalnya, persoalan honorer saat ini bukan hanya terjadi di Kota Cilegon melainkan seluruh Indonesia.
“Pak Walikota (Helldy Agustian) akan memperjuangkan melalui Apeksi (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia). Mudah-mudahan ada kebijakan seperti zaman Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) terhadap tenaga non-ASN yang sudah mengabdi lebih dari 10 tahun untuk diangkat menjadi P3K atau PNS,” tandasnya. (*/Red)
