CILEGON – Penanganan Pemkot Cilegon terkait wabah virus corona terus mendapat sorotan dari sejumlah pihak. Kali ini, DPD Al-Khairiyah Cilegon menilai bahwa di tengah wabah virus corona yang menyebabkan kondisi masyarakat yang semakin sulit, Pemkot Cilegon belum juga menunjukkan upaya keseriusannya dalam menjaga dan melindungi warganya.
Sekretaris DPD Al-Khairiyah Kota Cilegon, Ahmad Munji meminta Walikota Cilegon peka terhadap kondisi kehidupan warganya dan mengusulkan Walikota untuk mengambil langkah-langkah preventif guna meredam dampak penyebaran Virus Corona atau Covid – 19.
“Mengamankan atau isolasi wilayah tertentu yang berpotensi resisten terhadap masuknya wabah penularan Virus Corona atau Covid-19, seperti Pelabuhan ASDP merak, Pelabuhan-Pelabuhan yang awak kapalnya dalam atau luar negri yang bisa keluyuran masuk wilayah, terminal dan pintu keluar masuk Jalan tol atau akses jalan keluar masuk penduduk wilayah lain ke Kota Cilegon,” Ujar Munji kepada barometernews.co.id, Jumat (3/4/2020).
“Kota Cilegon disamping sebagai Kota tujuan juga merupakan jalur lewat antar pulau dan bisa jadi warganya yang tidak kena penyebaran Virus Corona atau Covid-19 tapi orang diluar Cilegon yang membawa penularan karena masuk wilayah Cilegon,” imbuhnya.
Selain itu, Munji mengatakan Walikota Cilegon perlu peka terhadap kondisi ekonomi warganya, karena diluar soal dampak Virus Corona atau Covid-19, Dia juga menyebut Krisis lapangan pengangguran dan darurat lapangan kerja menjadi masalah yang menambah sulit kehidupan warga Cilegon.
“Jika Cilegon ini tidak punya APBD yang besar mungkin kami maklum, tapi Cilegon itu punya APBD yang besar dan bisa sementara mensubsidi warga masyarakatnya setiap hari selama Stay at home and Social Distance,” tandasnya.
Menurut Munji, jika sekedar penyemprotan, mendata-data ODP (Orang Dalam Pemantauan) dan data lainnya serta hanya mengalokasikan anggaran 10 Milyar untuk penanganan Virus Corona atau Covid-19, Munji menginginkan Walikota Cilegon juga harus mengambil langkah atas kondisi ekonomi dan penanganan segera masyarakat.
“Dalam rangka menenangkan dan menetramkan warga Cilegon yang kehilangan mata pencaharian karena kurang mampu dalam hal biaya hidup dengan cara memberikan subsidi Daerah atau jaminan sosial karena bagi sebagian warga yang sulit menghadapi kondisi ekonomi seperti saat ini,” katanya.
Sebelumnya, kata Dia Pemerintah Pusat telah mengambil langkah kebijakan kongkrit bertahap sebagai wujud bantuan kepada masyarakat dengan cara menggratiskan beban listrik bagi konsumen PLN dengan daya 450 VA dan potongan 50% bagi daya 950 VA selama 3 bulan ke depan, yakni untuk biaya bulan April, Mei, dan Juni 2020 dan penundaan kredit bank atau leasing dengan skala tertentu.
“Pemerintah Provinsi Banten mengalokasikan anggaran BTT (belanja tak terduga) yang sebelumnya Rp 45 miliar, kini setelah (pergeseran anggaran) menjadi Rp 152,7 miliar,” jelasnya.
Selanjutnya kata Munji, Walikota Cilegon ini judulnya mau mengambil langkah bagaimana dalam menghadapi masalah seperti sekarang ini.
“Itu proyek- proyek JLU (Jalan Lingkar Utara), Sport Center dan lainnya dianggarkan lebih dari 1 Trilyun, mana yang lebih manfaat untuk kondisi Cilegon saat ini, urusan proyek atau urusan makan dan kehidupan warganya,” bebernya.
“Kami tunggu langkah dan kebijakan Walikota Cilegon yang kongkrit dalam menangani masalah wabah Corona dan mengatasi kesulitan hidup warganya,” tambahnya. (*/Red)
