CILEGON – Pembangunan pabrik kimia PT Lotte Chemical Indonesia (LCI) di kawasan Tanjung Peni yang masuk di wilayah Kecamatan Citangkil dan Grogol yang dalam prakteknya mengorbankan nasib nelayan dan kelestarian alam, mendapat sorotan tajam dari aktivis senior Kota Cilegon.
Diketahui, pabrik kimia yang rencananya akan memiliki kapasitas produksi naphta cracker sebanyak 2 juta ton per tahun ini, digunakan untuk memproduksi etana sebagai bahan dasar untuk pembuatan berbagai produk seperti; botol, pipa air, kantong plastik, tekstil, peralatan properti dan lain-lain.
Banyak persoalan yang mulai menyeruak ke publik dampak dari pembangunan PT Lotte, diantaranya hilangnya ratusan hektar hutan mangrove, hilangnya pangkalan nelayan, dan juga pesisir pantai sebagai ruang publik di Cilegon.
“Proses pembangunan yang berlangsung di seantero Kota Cilegon seharusnya lebih memandang dan menganggap penting dan tidak mengabaikan sisi lingkungan dan kemanusiaan sebagai nilai investasi yang tidak bisa tergantikan oleh apapun, bukan malah tercerabut atau dikorbankan,” kata Direktur Eksekutif Komunitas Pecinta Lingkungan (KPL), Muhammad Ibrohim Aswadi, kepada faktabanten.co.id, Kamis (11/7/2019) malam.
Menurut Ibrohim yang baru saja terpilih sebagai anggota DPRD Kota Cilegon di Pemilu 2019 ini, banyak hal yang harus disikapi oleh Pemkot Cilegon terkait gelombang industrialisasi yang semakin tak terkendali di Cilegon.
“Aspirasi di tengah-tengah masyarakat ini harusnya segera direspon oleh Pemerintah Kota Cilegon sebagai pemangku kebijakan dan para wakil rakyat Kota Cilegon (yang sedang menjabat) sebagai representatif rakyat Cilegon,” tegasnya.
“Permasalahan permasalahan yang ada sudah cukup jelas dapat dilihat mulai dari masalah PHK massal di PT KS, dan permasalahan bagaimana keberlangsungan nelayan Tanjung Peni yang selalu tergusur dan dimungkinkan sudah tidak ada lagi lahan representatif untuk mereka (nelayan),” imbuhnya.
Padahal, kata pria yang akrab disapa Kang Bobi ini, sudah saatnya nelayan diberikan tempat atau cluster khusus pangkalan tempat tambat perahu, fasilitas, akses jalan dan sebagainya.
Sejumlah pertanyaan juga diungkapkan Bobi, untuk menuntut pemerintah dan PT LCI mencarikan solusinya.
“Bagaimana masalah hutan mangrove, bagaimana masalah pengerukan pasir laut, bagaimana masalah lumpur yang dibuang ke tempat yang tak seharusnya, bagaimana dengan klaim lahan warga yang belum terselesaikan, bagaimana masalah komitmen kesempatan kerja baik saat konstruksi maupun saat operasi khusus bagi SDM lokal Cilegon, bagaimana masalah kesempatan usaha, bagaimana masalah dampak kemungkinan bahaya kemungkinan terburuk begitu ada accident, bagaimana dampak banjir apabila terjadi di kemudian hari bagi masyarakat sekitar PT Lotte,” bebernya.
Kang Bobi juga menyarankan agar permasalahan-permasalahan tersebut dapat disikapi oleh pihak eksekutif dan legislatif.
“Pemkot dan wakil rakyat harusnya hadir untuk bersikap dan melakukan pembelaan terhadap nelayan dan seterusnya itu. Hal itu harus dilakukan, bukan malah terkesan berdiam diri dan tidak pernah bersikap sama sekali atas permasalahan yang ada. Padahal itu demi kepentingan daerah dan masyarakat Kota Cilegon itu sendiri secara menyeluruh,” serunya.
“Rakyat butuh kehadiran pemerintah dan para wakil rakyatnya, kepada siapa lagi berbagai permasalahan itu terutama para nelayan dan masyarakat berharap, kalau bukan kepada pemerintah dan para wakil rakyatnya,” tambahnya.
Dengan sedemikian persoalan yang ditimbulkan oleh kalangan dunia industri tersebut, Kang Bobi mendesak Pemkot dan DPRD Kota Cilegon untuk segera mengambil sikap tegas.
“Saya pikir, Pemkot dan para wakil rakyat sudah saatnya segera terjun ke lapangan melihat secara langsung, biar tidak katanya, untuk kemudian mengambil kebijakan dan sikap yang jelas dan tegas terhadap kondisi yang akhir-akhir ini berkembang di tengah masyarakat Cilegon,” desaknya.
“Karena mereka berharap solusi yang terbaik untuk keberlangsungan lingkungan hidup, nelayan, masyarakat bagi pentingnya laju proses proses pembangunan yang ada di Cilegon secara terintegrasi dengan baik dan terbangun harmoni antara masyarakat, pemerintah dan dunia industri,” tandasnya. (*/Ilung)
