CILEGON – Aliansi mahasiswa di Kota Cilegon yang terdiri dari GMNI, PMII, dan IMC melakukan aksi unjuk rasa menyikapi kebijakan beberapa Rancangan Undang-undang (RUU) yang akan disahkan oleh DPR dan Presiden.
Aksi berlangsung dari Tugu Landmark Cilegon dan long march ke Gedung DPRD, pada Selasa (24/9/2019) sore.
Selain mengusung isu Hari Tani Nasional, para mahasiswa juga dalam orasinya menyampaikan dan meminta pemerintah untuk menolak pengesahan RUU Pertanahan yang dianggap bertentangan semangat Reforma Agraria.
Selain itu tuntutan lainnya dalam unjuk rasa kali ini, seperti penuntasan kebakaran hutan, penyediaan lahan pertanian di Kota Cilegon, serta menolak RKUHP serta menolak Revisi UU KPK yang bisa melemahkan terhadap institusi KPK yang saat ini tengah ramai menjadi sorotan publik.
Perwakilan mahasiswa dari GMNI, Taufik Maulana mengatakan, saat ini reforma agraria yang digaungkan oleh Pemerintahan Jokowi dianggap belum mampu mengentaskan konflik agraria yang terjadi. Padahal menurutnya lima tahun ke belakang, Jokowi menjanjikan bisa mengentaskan permasalahan agraria.
Selain itu, GMNI juga menyoroti terkait keberadaan lahan pertanian di Kota Cilegon yang menyusut dan beralih fungsi menjadi lahan industri maupun pemukiman.
“Kami menekankan kepada Pemda Cilegon maupun Pemerintah Pusat agar melindungi lahan pertanian dari kaum kapitalis, karena sesuai dengan Undang-undang 1960, kekayaan alam Indonesia harus dimakmurkan untuk rakyat Indonesia,” katanya.
Sedangkan Ketua Ikatan Mahasiswa Cilegon (IMC) Rizki Putra Sandika menyatakan, aksi tersebut merupakan bentuk solidaritas untuk mendukung mahasiswa yang saat ini berdemo di Jakarta menuntut penolakan terhadap RKHUP dan upaya pelemahan KPK.
Menurut Rizki, RKUHP sangat bertentangan dengan demokrasi. Bahkan Rizki secara tegas mengaku tidak percaya terhadap kinerja DPR.
“Ada salah satu revisiannya yang bilang kalau kita mengkritik presiden, kita bisa dipenjara. Ini sudah membatasi demokrasi, reformasi dikorupsi hari ini. Kita juga menyatakan mosi tidak percaya terhadap anggota DPR,” ujarnya.
Rizki juga menilai DPR sudah tidak menjadi representasi rakyat karena RKUHP dan Undang-undang KPK sangat tidak pro dengan rakyat.
“Apabila Revisi UU KPK tidak dibatalkan, maka mahasiswa Cilegon akan ikut serta dalam aksi yang dilaksanakan di Jakarta,” tandasnya. (*/Ilung)
