BKPAKSI Cilegon Tolak Pencabutan Perwal No.25/2014, Pendidikan TPA Akan Dirugikan

Dprd ied

CILEGON – Badan Koordinasi Pendidikan Al-Qur’an dan Keluarga Sakinah Indonesia (BKPAKSI) Kota Cilegon berbeda pandangan dengan apa yang menjadi tuntutan guru-guru madrasah Al-Khairiyah, terutama soal mencabut Peraturan Walikota (Perwal) Cilegon Nomor 25 Tahun 2014

Hal tersebut diungkapkan oleh Bayu Panatagama selaku Pembina BKPAKSI Kota Cilegon kepada wartawan, ditemui di kantor BKPAKSI Jl. Leuweng Sawo Kelurahan Kebondalem,  Kecamatan Purwakarta, Kamis (17/10/2019).

Menurut Bayu, jika Perwal No.25 Tahun 2014 dipaksakan dicabut maka terjadi kontra produktif dengan UU No.20 Tahun 2003, Perda No.1 Tahun 2008. PP 55 Tahun 2007, Pasal 24, Permenag RI No 13 Tahun 2014 Pasal 45, 50 dan Standarisasi Nasional Mutu Pendidikan Al Qur’an yang diterbitkan oleh Direktorat PD Pontren Dirjen PAIS Tahun 2013.

“Maka dengan itu kami pengurus BKPAKSI Kota Cilegon menolak dengan keras usulan Al-Khairiyah untuk mencabut Perwal No.25 tahun 2014, jika usulan itu diterima oleh Pemerintah Kota Cilegon pasti banyak yang akan dirugikan salah satunya adalah TPA banyak yang tutup,” katanya.

Sesungguhnya lanjut Bayu, salah satu filosofi regulasi tentang Pendidikan Keagamaan Non Formal secara umum adalah untuk mendorong agar masyarakat terbebas dari buta baca Al Qur’an dan dapat melaksanakan peribadatan dengan baik.

“Jadi secara khusus memiliki tujuan mengembangkan pribadi akhlakul karimah bagi peserta didik, yang memiliki kesalehan individual, dan sosial dengan menjunjung tinggi jiwa keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian, persaudaraan sesama umat Islam, rendah hati, toleran, keseimbangan  moderat, keteladanan, pola hidup sehat dan cinta tanah air,” katanya.

dprd tangsel

Hal senada juga dikatakan Aang Burhanudin, selaku Wakil Direktur (Wadir)1 pada BKPAKSI Kota Cilegon. Dikatakannya, jika Perwal No 25 Tahun 2014 dicabut dampaknya akan banyak TPA yang gulung tikar.

“Jadi tidak perlu lah mengurusi masalah ini lebih baik mari kita bersama-sama membentuk karakter bangsa dengan bersaing secara sehat demi kemajuan Kota Cilegon,” katanya.

Sementara itu, Ahmad Syukur Wakil Direktur (Wadir) 2 BKPAKSI Kota Cilegon mengatakan, pendidikan itu bersifat demokratis, masyarakat bebas menentukan sendiri untuk memilih baik di MDTA maupun TPA, jadi janganlah ada upaya untuk menghapus Perwal No 25 Tahun 2014

“MDTA punya masyarakat, TPA juga punya masyarakat, karena MDTA dan TPA  itu punya masyarakat, jadi masyarakat bebas untuk memilih, karena misi dan visi kita sama yakni dapat membaca dan memahami Al Qur’an dengan baik,” katanya.

Jika Perwal No.25 Tahun 2014 dicabut, lanjut Syukur, hal itu artinya akan ada monopoli seolah-olah keharusan masuk ke madrasah Diniyah Taklimiyah Awaliyah (MDTA), pendidikan itu bukan hanya MD tapi TPA pun masuk.

“Kalau mereka ingin mencabut Perwal No 25 Tahun 2014 itu namanya mereka akan hidup sendiri,” tegasnya. (*/Red)

Golkat ied