CILEGON – Belum kunjung tuntas atau tertundanya program Pemkot Cilegon berupa pembangunan Bumi Perkemahan (Buper) di wilayah Kelurahan Cikerai, Kecamatan Cibeber, dalam beberapa tahun terakhir, disikapi serius oleh Calon Anggota Legislatif (Caleg) DPRD Kota Cilegon, Maftuhi.
Ia berharap, program yang sejak tahun 2016 diusulkan itu agar segera direalisasikan oleh pemerintah.
“Inikan sebetulnya muaranya pada arah pemerataan pembangunan. Saya kira untuk kawasan Cilegon Selatan seperti Cikerai bukan daerah industri, karena dalam Perda RTRW peruntukannya penghijauan pertanian dan pariwisata. Nah, oleh karenanya kami mendorong agar di wilayah Selatan dibangun Bumi Perkemahan Cikerai,” ungkap Maftuhi ditemui saat datang ke DPRD Cilegon, Rabu (6/2/2019).
Lebih lanjut, Caleg asal Partai Golkar Daerah Pemilihan (Dapil) I Kecamatan Cibeber-Cilegon ini membeberkan kronologis perjalanan program pembangunan Bumi Perkemahan Cikerai yang hingga kini belum jelas kelanjutannya.
“Waktu itu saya pribadi menginisiasi adanya Bumi Perkemahan di Kota Cilegon yang tempatnya di Cikerai. Karena ada tanah Pemda seluas 2,5 Hektar, makanya kita dorong ini, dan diapresiasi oleh Pemkot Cilegon. Saat itu mereka mendukung sepenuhnya dengan ditindak lanjuti oleh Dispora bekerjasama dengan Asda I dan bagian Aset. Karena masalah tanah alih fungsi sudah dibuat disposisi,” ungkap Maftuhi.
Tahap realisasi untuk program tersebut, menurut Maftuhi, tinggal kebijakan anggaran oleh Walikota dan DPRD.
“Bahkan 2017 kami masyarakat studi banding ke Bumi Perkemahan Jati Nangor, Sumedang, waktu itu juga sudah muncul site plan gambar dan estimasi anggaran yang harusnya dianggarkan di tahun 2018 kemarin,” beber Maftuhi.
“Tapi ternyata anggaran belum juga muncul, setelah saya cari tahu sepertinya ada semacam keraguan antara beberapa SKPD terkait masalah kewenangan. Diantaranya Disparbud dan Dispora. Tarik ulur inilah yang akhirnya menyebabkan anggaran jadi tersendat, sementara masyarakat tidak mau tahu, kan begitu, sampai tahun 2019 ini juga belum ada anggaran itu,” imbuhnya.
Berangkat dari aspirasi pembangunan yang belum jelas realisasinya itulah yang semakin membuat Maftuhi bersemangat untuk melanjutkan perjuangan melalui parlemen, khususnya dalam kebijakan budgeting untuk menganggarkan lanjutan program pembangunan Bumi Perkemahan yang dinantikan oleh masyarakat Cikerai.
“Sebetulnya sederhana sekali, kalau kewenangan ada di Dispora kenapa ada semacam keraguan. Inilah yang kami coba dorong di awal 2019 yang sepertinya belum juga bisa masuk. Dan ini memasuki tahun politik dan tidak mungkin dianggarkan tahun ini, mudah-mudahan pencalegan saya dari Partai Golkar ini, saya bisa membawa aspirasi masyarakat dan bisa secepatanya menganggarkan Bumi Perkemahan yang layak dan paling bagus se-Provinsi Banten,” tandasnya. (*/Ilung)
