CILEGON – Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD Kota Cilegon, Ahmad Aflahul Aziz, menagih komitmen serius dari Wali Kota Cilegon, Robinsar, dalam upaya pembenahan pasar-pasar rakyat di Kota Cilegon.
Pernyataan tersebut disampaikan Aziz usai berdiskusi dengan sejumlah mahasiswa, Rabu (14/5/2025).
Aziz menyoroti bahwa persoalan pasar, terutama terkait penataan pedagang, terus menjadi masalah berulang dari tahun ke tahun.
Menurutnya, kenyamanan pasar merupakan bagian penting dalam mendukung aktivitas perdagangan serta menjadi bentuk nyata pelayanan dasar yang wajib diberikan pemerintah kepada pedagang maupun pengunjung.
“Saya apresiasi keberanian Walikota agar pelayanan masyarakat yang berdagang maupun belanja bisa nyaman. Jangan ada lagi keluhan infrastruktur tidak memadai,” ujar Aziz.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pasar merupakan objek vital yang harus dikelola dengan baik karena berperan dalam mendukung kegiatan ekonomi warga dan menjaga rantai pasok kebutuhan pokok.
Aziz juga menanggapi inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan Walikota Robinsar di Pasar Kranggot.
Ia menyambut baik langkah tersebut, namun menekankan pentingnya tindak lanjut berupa eksekusi nyata, khususnya dalam hal relokasi pedagang ke blok-blok yang telah disiapkan pemerintah.
“Kami dari Fraksi Gerindra menanyakan kapan akan dilakukan eksekusi ini, kemudian teknisnya seperti apa? Karena sidak itu kan bukan cuma sidak aja, artinya khawatir ada beberapa pihak yang menunggu,” ungkapnya.
Ia menekankan bahwa penataan pasar, termasuk relokasi pedagang, penting dilakukan untuk menjamin kelancaran lalu lintas dan pemerataan distribusi pengunjung. Dengan begitu, pedagang yang berada di dalam pasar juga memiliki peluang yang adil untuk mendapatkan pembeli.
Aziz juga meminta agar relokasi tidak hanya dilakukan sesekali, melainkan dibarengi dengan pengawasan dan tindakan tegas bagi pedagang yang melanggar aturan dengan tetap berjualan di area terlarang seperti akses masuk pasar.
“Jangan sampai di kemudian hari relokasi itu timbul, pedagang masih berjualan di pinggir jalan itu. Artinya buat apa direlokasi kalau masih muncul pedagang yang ada di sepanjang jalan,” tegasnya.
Ia mendorong agar penataan pasar tidak hanya difokuskan pada Pasar Kranggot, melainkan diterapkan secara menyeluruh di seluruh pasar yang ada di Cilegon. Dengan demikian, akselerasi pertumbuhan ekonomi masyarakat dapat lebih maksimal.
“Dengan keterbatasan anggaran sekarang yang selalu diburu-buru, mudah-mudahan nanti ya di perubahan itu bisa dimaksimalkan kalau memang itu menjadi pelayanan dasar. Karena aspek pasar itu bukan hanya Pasar Kranggot saja, seluruh pasar yang ada di Cilegon itu harus dilakukan itu,” ujarnya.
Selain menyoroti penataan, Fraksi Gerindra juga meminta adanya keberpihakan pemerintah terhadap pedagang lokal. Aziz menilai pentingnya menjamin eksistensi warga asli Cilegon dalam aktivitas perdagangan agar mampu bersaing dan mendorong kesejahteraan masyarakat.
“Saya minta pedagang-pedagang yang ada di seluruh pasar yang ada di Cilegon itu asli orang Cilegon. Karena itu kan milik Pemerintah Kota Cilegon, supaya terdata aja,” jelasnya.
Ia menambahkan, pengelolaan pasar yang optimal juga berpotensi meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) serta memperkuat perniagaan rakyat.
“Pasar ini kan menghasilkan PAD, walaupun tidak banyak. Artinya kalau dikelola dengan baik, kios-kios itu kalau dimanfaatkan lagi bisa menambah pundi-pundi untuk daerah,” pungkasnya.
Selain terkait dengan penataan langsung, ia berharap Walikota Cilegon mampu memaksimalkan peran OPD-OPD dalam melakukan penataan dan ketertiban pasar juga pembenahan sistem dan penguatan penerapan aturan.(*/ARAS)
