CILEGON – Kepala UPT Pasar Tradisional Kranggot Cilegon, Muhibin, mengaku kebijakan penundaan honorarium para pegawai THL di Pasar Kranggot itu adalah kebijakan dari Tb Dikrie Maulawardhana selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon.
“Ini kebijakan yang dikeluarkan Kepala Dinas, bukan kebijakan UPTD, karena uang ada di sana bukan di kami,” katanya saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (26/7/2017).
Menurutnya, penundaan honor pegawai pasar dilakukan untuk memberi tekanan kepada bawahannya agar bekerja lebih serius dan sesuai dengan perintah.
Didalam surat pemberitahuan itu tertulis agar para THL untuk membersihkan para pedagang yang masih berjualan di depan pintu masuk pasar dan di depan SDN Kranggot, tetapi kenyataan sampai sekarang tugas tersebut belum juga dilaksanakan.
“Seharusnya kalau mereka (THL Pasar Kranggot – red) melaksanakan tugas dengan baik penundaan honor tak akan terjadi, tapi untuk lebih jelasnya tanyakan saja pada Pak Kadis atau pada Kabid Pasar (M Satiri),” jelasnya.
Sementara itu salah seorang THL di Pasar Kranggot membantah apa yang dikatakan atasanya, bahwa kinerja para pegawai pasar yang dinilai buruk.
“Upaya kami sudah maksimal dan bekerja sesuai dengan perintah, suruh menertibkan kami sudah lakukan, terus salah kami dimana?” keluhnya.
Para THL (Petugas Kebersihan, Keamanan dan Staff) menyayangkan kebijakan yang diambil sepihak oleh Kepala Disprindag untuk menunda honor.
“Honor kami itu hak kami tidak perlu ditahan – tahan, dan ditunda – tunda kami memohon pada Dinas untuk secepatnya honor tersebut dikeluarkan karena anak istri kami menunggu,” jelasnya. (*)
