Komunitas Rakyat Jelata Pertanyakan Kinerja DPRD Kota Cilegon Yang Terkesan Mandul

 

CILEGON – Komunitas yang mengatakan Rakyat Jelata (Rakjel) menggelar diskusi terkait kinerja anggota DPRD dan pembangunan di Kota Cilegon. Hadir pada kesempatan itu anggota DPRD, Pengacara Rakyat, tokoh masyarakat, para bakal calon legislatif dapil Cibeber, Perwakilan Ormas dan LSM.

Ketua komunitas Rakjel Dwi Qorry mengatakan latar belakang dari roadshow dan diskusi yang digelar adalah soal tingginya Silpa dan lemahnya pengawasan Parlemen.

“Kalau bicara Silpa, ada apa dengan silpa sehingga penyerapannya sangat minim, dimana peran anggota DPRD.” ujar Dwi Worry, Selasa, (6/6/2023).

Padahal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah hadirnya parlemen sebagai kontroling bisa mewujudkan cita-cita pembangunan yang berpihak pada kepentingan masyarakat. Silpa yang cukup besar mengindikasikan kinerja parlemen tidak maksimal padahal parlemen harus bersikap mengingat parlemen adalah lembaga kontrol terhadap eksekutif.

“Yang punya visi -misi itu adalah ekskutif bukan legislatif. Ketika visinya pemerintah daerah harus di kontrol, maka disini tidak nampak peran kontrol legislatif tidak ada. Jadi kedua belah pihak mandul,” terangnya.

Oleh sebab itu berkumpulnya para aktivis pergerakan, tokoh masyarakat dan para bakal calon legislatif untuk memberikan edukasi bagaimana nanti saat menjadi wakil rakyat tetap ideal dan menyuarakan kepentingan-kepentingan masyakarat.

Hikmatullah Ketua DPD Gelora Kota Cilegon sekaligus tuan rumah dari diskusi yang digelar komunitas Rakjel sepakat bahwa dalam berdemokrasi perlu banyak alat kontrol. Sehingga dirinya tidak sejalan jika ada gagasan ihwal wacana dibentuknya lembaga kontrol masyarakat terhadap kinerja legislatif.

“Yang namanya alat demokrasi itukan kontrolnya banyak, selain dari media, mahasiswa, rakyat, LSM semuanya,” katanya.

Karena itu, biarkan kondisi itu mengalir seperti yang ada saat ini dimana didalamnya terdapat banyak unsur sehingga tidak mudah untuk di kondisikan.

Hikmatullah juga menilai bahwa gerakan yang dilakukan Rakjel perlu terus dilakukan dan semestinya difasilitasi pemerintah karena itu menjadi salah satu indikator hidupnya demokrasi.

“Jadi sebuah negara atau wilayah dikatakan demokrasi itu salah satunya ketika adanya kebebasan berbicara (freedom of speach),” tutupnya. (*/Wan)

Honda