Pemkot Longgarkan Aturan Pembayaran Pekerjaan, Sekda Janji Bayar Pihak Ketiga Sesuai Progres

CILEGON – Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon memastikan tetap memenuhi kewajiban pembayaran kepada pihak ketiga atau kontraktor yang telah menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan ketentuan kontrak.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cilegon, Ahmad Aziz Setia Ade Putra, Kamis (19/11/2026) menegaskan bahwa setiap pekerjaan yang telah memiliki ikatan kontrak, keuangannya tetap menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
Bahkan, Pemkot memberikan kelonggaran dalam mekanisme pembayaran dengan menyesuaikan nilai pekerjaan berdasarkan progres fisik yang telah direalisasikan.
Kebijakan tersebut menjadi langkah Pemkot Cilegon untuk memastikan hak-hak penyedia jasa tetap terpenuhi, meskipun terdapat pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan hingga akhir masa kontrak.
Pembayaran akan dilakukan berdasarkan hasil pekerjaan yang sudah dilaksanakan dan diverifikasi sesuai aturan.

“Setiap pekerjaan yang sudah berkontrak, ya pasti kita akan penuhi kewajiban kita ya,” ujarnya.
Aziz menjelaskan, apabila suatu pekerjaan tidak dapat diselesaikan hingga batas waktu kontrak, pembayaran tidak serta-merta dilakukan secara penuh.
Pemkot akan menghitung nilai pekerjaan berdasarkan capaian fisik di lapangan dengan mempertimbangkan hasil pemeriksaan dari pengawas maupun pejabat pembuat komitmen (PPK).

“Misalnya pada saat pelaksanaan tidak selesai, ya kita bayar sesuai dengan apa yang sudah dilaksanakan saja dan tentunya kita sesuaikan dengan aturan yang berlakulah,” katanya.
Menurutnya, mekanisme tersebut merupakan bentuk pemenuhan kewajiban pemerintah daerah tanpa mengabaikan ketentuan administrasi dan regulasi yang berlaku.
Dengan demikian, kontraktor tetap memperoleh hak pembayaran atas pekerjaan yang telah direalisasikan.
“Kita tidak mengabaikan terhadap hak-hak mereka juga. Kewajiban kita tetap kita penuhi sesuai dengan apa yang menjadi progres yang sudah dilaksanakan,” jelasnya.
Ia menambahkan, penghitungan pembayaran juga tetap berlaku bagi pekerjaan dengan capaian progres yang relatif kecil.
Selama penyedia jasa telah melaksanakan kewajibannya, hasil pekerjaan tersebut akan menjadi dasar perhitungan pembayaran.
Aziz menegaskan, besaran pembayaran akan ditentukan melalui evaluasi teknis oleh pengawas dan PPK, termasuk apabila pekerjaan harus dihentikan atau mengalami pemutusan kontrak sebelum selesai.
“Kalau ini sesuai dengan progres saja. Nanti dihitung kan ada dari pengawasnya, dari PPK segala macam. Berapa pun yang mereka kerjakan, ya putus kontrak misalnya, ya, kalau di tengah jalan ya sesuaikan dengan apa yang sudah dilaksanakan oleh mereka,” paparnya.
Terkait upaya menjaga kemampuan keuangan daerah, Aziz menyebut Pemkot Cilegon masih memiliki waktu lebih dari satu bulan untuk mengoptimalkan realisasi pendapatan.
Salah satu langkah yang akan dilakukan yakni menggenjot penagihan piutang pajak daerah agar penerimaan APBD dapat meningkat.
Pemkot, lanjutnya, terus berupaya menjaga realisasi anggaran agar kewajiban pemerintah terhadap berbagai pihak tetap dapat dipenuhi.
Hal itu mencakup pembayaran kepada pihak ketiga, hak pegawai, hingga kebutuhan masyarakat yang pembiayaannya bersumber dari APBD.
Ia berharap optimalisasi pendapatan dan realisasi anggaran dapat berjalan sesuai rencana sehingga kewajiban pemerintah daerah tidak terkendala hingga akhir tahun anggaran.(*/ARAS)


