CILEGON— Rencana pengadaan dua kapal tugboat oleh PT Pelabuhan Cilegon Mandiri (PCM) pada 2026 mendapatkan perhatian Komisi III DPRD Kota Cilegon.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Cilegon, Rahmatullah, menyatakan dukungan DPRD terhadap rencana tersebut sebagai bagian dari upaya peningkatan pendapatan daerah.
“Pada prinsipnya, DPRD mendukung rencana pengadaan dua kapal tugboat tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat pendapatan asli daerah,” katanya, Selasa (28/4/2026).
Namun ia menegaskan bahwa pengadaan kapal harus dilandasi perencanaan yang jelas dan terukur.
“Pembelian kapal harus dilandasi studi kelayakan yang jelas, diiringi dengan strategi diversifikasi bisnis, serta dibarengi dengan perbaikan tata kelola dan transparansi perusahaan,” jelasnya.
Ia menilai kebijakan tersebut merupakan langkah strategis yang patut didukung, namun tetap harus dijalankan secara hati-hati, imbuhnya.
Rahmatullah juga mengakui kebutuhan penambahan armada tugboat cukup mendesak karena selama ini PCM masih bergantung pada skema sewa dan kerja sama.
“Kebutuhan untuk menambah armada memang diakui mendesak. Selama ini, PCM masih bergantung pada skema sewa dan kerja sama,” ujarnya.
Menurutnya, ekspansi sektor maritim relevan dengan kondisi Cilegon sebagai kota industri dengan aktivitas logistik tinggi.
“Sebagai kota industri dengan aktivitas logistik yang sangat tinggi, ekspansi ke sektor maritim dinilai sebagai langkah yang rasional dan relevan dengan kebutuhan daerah,” katanya.
Dari sisi kinerja, PCM dinilai menunjukkan tren positif dengan peningkatan dividen dalam beberapa tahun terakhir.
“Kinerja keuangan PCM dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren yang sangat positif,” ungkapnya.
Namun, ia mengingatkan agar pengadaan kapal tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari strategi bisnis yang lebih luas.
“Pengadaan kapal seharusnya tidak berdiri sendiri, harus menjadi bagian strategi yang lebih luas. PCM mulai harus serius mengembangkan sektor lain seperti logistik darat, pergudangan, hingga pengelolaan Pelabuhan Warnasari,” tegasnya.
Selain itu, ia menekankan pentingnya memperhatikan persoalan struktural dan optimalisasi penyertaan modal daerah.
“Rencana tersebut tidak boleh dilepaskan dari persoalan struktural yang masih ada. Berdasarkan data LKPJ 2025,” lanjutnya.
Rahmatullah juga menyoroti ketergantungan pendapatan PCM pada layanan pandu-tunda yang masih dominan.
“Memang, kinerja sektor ini cukup baik tercatat sekitar 1.200 pergerakan kapal pada Agustus 2025, dengan sekitar 20 persen berasal dari layanan internasional yang memberikan kontribusi lebih besar,” paparnya.
Ia mengingatkan agar keputusan investasi dilakukan secara cermat agar tidak menjadi beban di kemudian hari.
“Jangan sampai aset yang dibeli justru menjadi beban karena tidak diiringi dengan perhitungan yang tepat,” tandasnya.
Terakhir, ia menegaskan pentingnya transparansi dan evaluasi kinerja manajemen PCM ke depan.
“Manajemen PCM diberikan ruang untuk membuktikan kinerjanya secara terukur. Namun jika tidak ada kemajuan yang signifikan,” ujarnya.
“Pada akhirnya, BUMD harus benar-benar memberi manfaat nyata bagi daerah. Bukan sekadar bertahan, tetapi tumbuh menjadi kekuatan ekonomi yang bisa dibanggakan oleh Kota Cilegon,” pungkasnya. (*/ARAS)
