CILEGON – Komisi I dan II DPRD Kota Cilegon menggelar Rapat Hearing Bersama HMI Cabang Cilegon, RSUD Cilegon, RS Kurnia, RS Sundari, RSKM, BPBD Cilegon dan Dinkes Cilegon, di Gedung DPRD, Jumat (3/9/2021).
Rikil Amri Selaku Ketua Umum HMI Cabang Cilegon mengatakan ada beberapa fenomena yang terjadi di lapangan terkait permasalahaan kemanusiaan, dan juga berdasarkan aduan masyarakat kepada HMI Cilegon.
“kami sebagai kader umat dan kader bangsa, sebagai agent of change dan social control, akan selalu mengawal kebijakan-kebijakan Pemerintah Kota Cilegon,” ujarnya.
Dalam hearing tersebut, HMI mengungkapkan beberapa permasalahan yang terjadi di lapangan.
“Masih minimnya pelayanan kesehatan di RSUD Kota Cilegon dan RS lainnya terkait
penanganan Covid-19, Implikasi kebijakan PPKM dan pengaruhnya terhadap ekonomi masyarakat dan sejauh mana efektivitas pelaksanaan refocusing anggaran APBD untuk penanganan Covid-19,” bebernya dalam keterangan tertulis.
Adapun tuntutan HMI dalam Rapat Hearing ini antara lain, memohon kepada Walikota Cilegon untuk memudahkan birokrasi pelayanan kesehatan agar tidak berbelit-belit.
“Mendesak kepada Walikota Cilegon untuk menjamin fasilitas kesehatan yang layak bagi masyarakat yang kurang mampu, dan meminta kepada Walikota Cilegon untuk mengevaluasi secara menyeluruh terkait implikasi kebijakan PPKM,” lanjutnya.
HMI juga mendesak agar Pemerintah Kota Cilegon dan Tim Satgas covid-19 agar melakukan Transparansi refocusing anggaran untuk penanganan covid-19.
“Kepada Pemerintah Kota Cilegon untuk mempublikasikan rincian penggunaan anggaran covid-19 secara berkala dan mudah diakses oleh masyarakat dan juga meminta DPRD Kota Cilegon untuk memaksimalkan fungsi pengawasannya dalam mengawasi penggunaan anggaran untuk penanganan covid-19,” pungkasnya. (*/Red)
