SERANG – Beberapa mahasiswa yang tergabung dam Komunitas Mahasiswa Soedirman (KMS30) menggelar aksi menyoroti berbagai permasalahan di Provinsi Banten. Memasuki empat tahun Wahidin Halim dan Andika Hazrumy memimpin menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Banten dinilai masih banyak permasalahan.
Koordinator KMS30 Fikri mengatakan selama empat tahun memimpin, pihaknya memprediksi bahwa WH-Andika akan kesulitan mencapai target Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dijanjikan saat waktu kampanye.
“Tidak hanya mengenai disparitas wilayah timur, utara, barat dan selatan, namun dari segala sisi masih membutuhkan perhatian khusus. Seharusnya, kue pembangunan yang diracik pemerintah sudah bisa dicicipi warga Banten dengan suka ria,” ujarnya di sela-sela aksi, Kamis (1/4/2021).
Ia mengatakan Provinsi Banten yang mempunyai sejarah dan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, serta geografis yang dinilai strategis seharusnya mampu mengembangkan potensi tersebut untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
“Namun masih banyak persoalan yang laik disoroti, seperti pengangguran, pendidikan, kesehatan, transparansi APBD 2021, angka korupsi di Provinsi Banten, kemiskinan dan kesejahteraan guru honorer,” katanya.
Menurutnya, selama kepemimpinan WH-Andika, prestasi yang menonjol hingga ke tingkat nasional hanyalah pengangguran.
“Angka pengangguran tertinggi kelompok usia yang mendominasi adalah antara 15-24 tahun. Disamping itu, pada masa pandemi, pemerintah harus lakukan langkah cerdas untuk mengatasi problem banyaknya korban PHK dampak pandemi Covid-19,” tegasnya.
Pihaknya menawarkan untuk mengatasi pengangguran yang ada, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemprov Banten seperti Disnaker dapat melaksanakan bursa tenaga kerja seperti job fair, pelatihan atau magang guna kualitas tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja.
“Pemerintah juga wajib menyelamatkan hak bekerja bagi penyandang disabilitas, makna bekerja bagi penyandang disabilitas bukan hanya untuk mendapatkan penghasilan. Sehingga perubahan yang terjadi dapat berdampak pada perubahan dibidang sosial, ekonomi dan politik,” tuturnya.
Pihaknya pun mendesak agar Pemprov Banten dapat menciptakan pendidikan yang layak, kesejahteraan guru honorer, peningkatan kualitas kesehatan.
“Kami juga mendesak agar segera atasi jaminan kesehatan atau keselamatan rakyat yang belum terdaftar di BPJS kesehatan. Masifkan latihan kerja bagi lulusan SMK maupun umum, serta menuntaskan RPJMD tanpa mengorbankan aspek lain,” tukasnya.(*/Roel)
