SERANG – Beredarnya isu penghapusan tunjangan hari raya (THR) untuk tenaga honorer di lingkungan Pemrpov Banten, Anggota DPRD Banten, Yoyon Sujana turut angkat bicara dalam menanggapi polemik yang berkembang tersebut.
Hal itu bermula saat Pemprov Banten telah melakukan proses pergeseran anggaran atau refocusing tahap III untuk mengoptimalkan ketersediaan angaran dalam penanganan pandemik virus Corona atau Covid-19.
Yoyon beranggapan, di tengah mewabahnya Covid-19, Pemprov Banten meski memastikan hak-hak yang harus diterima untuk tenaga honorer, termasuk THR.
“Saya berpendapat dalam suasana kejadian luar biasa wabah virus korona yang lagi kita takutkan ini, seyogyanya Pemprov Banten jangan hembuskan rencana buruk-buruk menghilangkan yang biasa diberikan kepada para pegawai, baik honorer maupun ASN, seperti THR, tapi malah harus menambah nilai THR tersebut dari biasanya,” ujar Yoyon saat dikonfirmasi. Jumat, (1/5/2020).
Politisi Demokrat itu mengharapkan, THR untuk tenaga honorer jangan sampai dihapuskan, justru malah harus dinaikkan nilainya.
“Mengingat keadaan atau kejadian wabah Covid-19 ini berdampak nyata bagi semua rakyat tanpa terkecuali termasuk pada para honorer/pegawai,” katanya.
Ia meminta Pemrov Banten untuk bertindak lebih bijak kepada rakyatnya tanpa tebang pilih termasuk pada para honorer.
“(Saya) minta Pemprov Banten untuk secepatnya realisikan dana bantuan dampak Covid-19 kepada mayarakat Banten termasuk dana Bankeu untuk kab/kota yang direfocusing ke penanganan Covid-19 masing-masing kab/kota se Provinsi Banten,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten Rina Dewiyanti mengatakan, persoalan THR itu harus menunggu arahan dari pemerintah pusat. Pasalnya, pemeberian THR ada aturannya.
“Ya semua kan ada aturannya. Ya kalau ada aturannya harus dibayarkan ya pasti kita ikuti aturan,” ucap Rina.
Diketahui, berdasarkan data Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Banten ada sekitar sebanyak 15 ribu pegawai honorer di Pemprov Banten. Rinciannya sekitar 8.700 lebih honorer yang bekerja sebagai guru dan 6 ribu lebih honorer atau non ASN di lingkungan Pemprov Banten. (*/JL)
