Diduga Rugikan Negara Miliaran Rupiah, SEMMI Serang Laporkan Setwan DPRD Banten ke Inspektorat
SERANG – Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Serang telah melaporkan Sekretariat DPRD Banten ke Inspektorat Banten pada Rabu (19/3/2025) lalu.
Laporan itu terkait dugaan pengadaan meja kerja senilai Rp1,7 miliar yang dinilai terlalu mahal dan berpotensi merugikan keuangan negara.
Ketua SEMMI Serang, Rizkal Hakim, mengatakan bahwa pihaknya tidak ingin ada pejabat yang menyalahgunakan anggaran negara untuk kepentingan yang tidak masuk akal.
“Kami tidak ingin ada pejabat yang diduga merugikan keuangan negara hanya karena belanja meja kerja dengan nilai miliaran rupiah yang tidak wajar. Oleh karena itu, kami melaporkan hal ini ke Inspektorat Banten agar segera diperiksa. Kami khawatir ada dugaan penyimpangan dalam penggunaan anggaran,” ujarnya saat ditemui, Sabtu (22/3/2025).
Hakim menuturkan, berdasarkan informasi yang dihimpunnya, pengadaan meja tersebut mencakup 100 unit meja kerja, yang dibiayai melalui APBD Banten.
Namun, harga yang tercantum dinilai tidak sesuai dengan standar harga meja kerja pada umumnya, walaupun model dan kualitasnya sama.
“Kami menduga ada ketidaksesuaian dan potensi penyimpangan dalam penggunaan keuangan negara dalam pengadaan meja itu. Dengan laporan ini, kami menyerahkan sepenuhnya kepada Inspektorat untuk menindaklanjutinya sesuai aturan yang berlaku,” tegas Hakim.
Menurutnya, harga meja kerja yang sangat tinggi ini telah menjadi sorotan berbagai kalangan, terutama mahasiswa dan masyarakat Banten.
“Ini menjadi isu yang ramai diperbincangkan. Kami meminta pihak berwenang untuk mengambil tindakan serius agar pejabat lainnya tidak melakukan hal serupa, yaitu menggunakan anggaran negara secara semena-mena,” lanjutnya.
Bedasarkan hal itu, ia menegaskan bahwa pihaknya berharap Inspektorat Banten segera memproses laporan dugaan kerugian negara tersebut.
“Kami meminta Inspektorat bekerja secara profesional dan menindaklanjuti aduan ini dengan serius. Ini bukan hanya keresahan kami sebagai mahasiswa, tetapi juga keresahan masyarakat luas,” kata Hakim.
Sementara itu, ketika wartawan mencoba berusaha mengonfirmasi pihak Inspektorat, kabarnya seorang pegawai resepsionis menyebut bahwa Plt Inspektur serta pejabat Inspektorat lainnya sedang tidak berada di kantor dengan alasan rapat.
Hingga berita ini naik belum ada tanggapan resmi dari pihak Inspektorat Banten.(*/Nandi)
