Wisata Anyer

Kepmen ESDM Tentang Wilayah Pertambangan Banten Ternyata Sudah Ada Sejak Era Jokowi

Dindik Hari Pahlawan

JAKARTA – Polemik penetapan wilayah pertambangan di Provinsi Banten yang menyeret nama Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) diluruskan secara resmi oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, dalam keterangan pers video yang diunggah di akun resmi @kesdm menegaskan, Kepmen ESDM Nomor 65 Tahun 2026 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Provinsi Banten yang saat ini diributkan publik, bukanlah kebijakan baru di era Presiden Prabowo Subianto.

Kepmen tersebut memiliki jejak historis yang sangat panjang, yang justru berawal dari usulan Pemerintah Provinsi Banten sendiri sejak lebih dari satu dekade lalu, dan pertama kali ditetapkan menjadi Kepmen di era Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Ada beberapa poin yang harus diluruskan, di antaranya bahwa penetapan wilayah pertambangan ini memiliki dasar historis atau sejarah yang cukup panjang,” ujarnya.

Dwi membeberkan secara detail alur sejarah penetapan tersebut agar tidak terjadi disinformasi di tengah masyarakat.

Indorama Hari Pahlawan

Semuanya bermula pada tahun 2013, saat Pemprov mengusulkan wilayah pertambangan yang meliputi Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) pada perairan laut Provinsi Banten.

Usulan tersebut kemudian tertuang dalam Kepmen ESDM Nomor 1204 Tahun 2014, di mana pada saat itu usulan tersebut dikecualikan.

Setahun kemudian, pada tahun 2014, Pemprov melalui Dinas Pertambangan dan Energi (ESDM) Banten kembali mengusulkan wilayah tersebut, sehingga wilayah perairan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon masuk ke dalam wilayah usaha pertambangan.

PT PCM Pahlawan

Usulan kedua inilah yang menjadi cikal bakal penetapan resmi di tingkat nasional. Hal ini kemudian tertuang dan ditetapkan dalam Kepmen ESDM Nomor 3672 Tahun 2017 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Jawa dan Bali. Kepmen 2017 ini terbit di era pemerintahan Presiden Jokowi.

“Keputusan ini kemudian kembali ditetapkan melalui Kepmen ESDM Nomor 84 Tahun 2022. Kemudian Kepmen 65 Tahun 2026 ini hanya mengulang penetapan dan memperbaiki sebagian sesuai dengan Kepmen 2022 sesuai dengan usulan Pemerintah Provinsi Banten,” jelas Dwi.

Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa status WUP di perairan sekitar Ujung Kulon sudah ada sejak 2017, diperkuat lagi di 2022, dan Kepmen 65/2026 yang terbit pada 12 Februari 2026 hanya bersifat pemutakhiran dan perbaikan sebagian sesuai usulan Pemprov Banten, bukan penetapan baru.

Ia menekankan poin yang paling krusial dan sering disalahpahami publik. Wilayah yang ditetapkan sebagai WUP adalah sebagian perairan laut di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon, bukan kawasan Taman Nasional Ujung Kulon itu sendiri.

“Dan wilayah yang dimaksud merupakan sebagian perairan laut di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon, bukan kawasan Taman Nasional Ujung Kulon,” tegasnya.

Penetapan tersebut didasarkan pada data dan informasi geologi. Berdasarkan kajian, sebagian wilayah perairan tersebut memiliki potensi mineral pembawa (mineral logam) sehingga secara kriteria teknis memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Wilayah Usaha Pertambangan.

Poin ketiga yang diluruskan adalah status hukum WUP. Banyak pihak mengira jika sudah ditetapkan sebagai WUP, maka besok sudah bisa ditambang. Padahal tidak.

“Perlu ditegaskan bahwa penetapan Wilayah Usaha Pertambangan merupakan bagian dari wilayah pertambangan yang masuk dalam perencanaan dan tata kelola sumber daya mineral nasional, bukan sebagai izin ataupun persetujuan untuk melakukan kegiatan penambangan,” kata dia.

Setiap proses penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) wajib memenuhi seluruh ketentuan perundang-undangan sesuai UU Nomor 4 Tahun 2009 yang kemudian diubah menjadi UU Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Proses tersebut termasuk kewajiban mempertimbangkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), ketentuan zonasi wilayah pesisir dan laut, serta persetujuan lingkungan (Amdal).

“Dan sekali lagi, Kementerian ESDM menegaskan bahwa kawasan Taman Nasional Ujung Kulon tidak ditetapkan sebagai wilayah pertambangan dan hingga saat ini tidak ada satupun izin tambang apapun yang dikeluarkan baik itu di wilayah perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon ataupun di Taman Nasional Ujung Kulon itu sendiri,” ujarnya.

Kementerian ESDM memastikan seluruh kebijakan pengelolaan sumber daya alam mineral dan batubara dilaksanakan sesuai peraturan dan tetap memperhatikan perlindungan lingkungan dan kawasan konservasi.

“Perlu dipahami bahwa penetapan Wilayah Usaha Pertambangan tidak mengubah peruntukan kawasan konservasi maupun mengurangi fungsi perlindungan Taman Nasional Ujung Kulon,” tutup Dwi. (*/Ajo)

BKPSDM dan DPRD Pandeglang
WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien