SERANG – DPW Perempuan Bangsa Provinsi Banten menegaskan komitmennya untuk memperkuat peran perempuan dalam dunia politik.
Tidak hanya berupaya memenuhi ketentuan keterwakilan perempuan sebesar 30 persen, organisasi sayap perempuan PKB itu bahkan menargetkan keterlibatan perempuan hingga 50 persen pada kontestasi politik mendatang.
Komitmen tersebut disampaikan dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) DPW Perempuan Bangsa Banten yang digelar untuk menetapkan kepengurusan definitif periode 2026-2030.
Ketua DPW Perempuan Bangsa Banten, Deta Anggraeni Ilyas, mengatakan target peningkatan keterwakilan perempuan tersebut sejalan dengan upaya memperbesar ruang partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan politik.
“Kalau kita dari tahun ke tahun, dari periode ke periode memang targetnya bukan hanya 30 persen. Ke depan harapan Ketua DPW PKB Banten, Ahmad Fauzi, bukan hanya 30 persen bahkan harus 50 persen diisi perempuan,” ujar Deta, Minggu (21/6/2026).
Menurutnya, perjuangan Perempuan Bangsa tidak hanya sebatas mendorong perempuan masuk dalam daftar calon legislatif.
Lebih dari itu, organisasi ingin memastikan kader perempuan memiliki kapasitas dan peluang yang besar untuk terpilih menjadi anggota legislatif.
“Bukan hanya sebagai calon, tapi bagaimana caranya keterwakilan itu benar-benar bisa duduk di legislatif,” katanya.
Deta menjelaskan, kaderisasi perempuan di tubuh PKB Banten sejatinya telah berjalan secara terstruktur hingga tingkat desa.
Bahkan, kader perempuan yang mengisi kuota pencalegan selama ini mayoritas berasal dari Perempuan Bangsa.
“Gerakan kita sudah dimulai dari tiap pemilu ke pemilu. Kader perempuan yang ada di bursa pencalegan 30 persen itu semuanya perempuan bangsa,” ungkapnya.
Meski demikian, ia mengakui keterwakilan kader Perempuan Bangsa di DPRD Provinsi Banten masih belum terwujud.
Namun di sejumlah kabupaten dan kota, kader perempuan sudah berhasil memperoleh kursi legislatif.
“Kalau di tingkat provinsi memang belum ada. Tapi di kabupaten dan kota sudah ada, seperti di Tangerang Selatan ada dua orang dan di Pandeglang ada dua orang,” ujarnya.
Selain memperkuat partisipasi politik perempuan, Perempuan Bangsa Banten juga akan mengintensifkan kampanye pencegahan kekerasan seksual terhadap perempuan. Program tersebut merupakan tindak lanjut dari gerakan yang diinisiasi DPP Perempuan Bangsa.
“Perempuan Bangsa akan menjadi garda terdepan untuk perempuan-perempuan yang kehidupannya tidak diperlakukan secara manusiawi, baik oleh pasangan maupun lingkungan sekitarnya,” kata Deta.
Ia menambahkan, hingga saat ini proses restrukturisasi organisasi di daerah terus berjalan. Dari delapan kabupaten/kota di Banten, enam daerah telah menyelesaikan pembentukan kepengurusan, sementara dua daerah lainnya masih dalam proses.
Melalui Muswil tersebut, Perempuan Bangsa Banten berharap dapat semakin memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus mempersiapkan kader-kader perempuan yang siap berkompetisi dan memenangkan kursi legislatif pada Pemilu 2029 mendatang.***
