SERANG – Kabar mundurnya Al Muktabar dari jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten mencuat ke publik. Isu tersebut ditanggapi langsung Direktur Eksekutif Aliansi Lembaga Independen Peduli Publik (ALIPP), Uday Suhada.
Kepada Fakta Banten, Uday meminta agar informasi belum pasti itu segera ada kejelasan. Menurutnya, jika benar adanya informasi tersebut, maka semakin memprihatinkan kondisi birokrasi Pemprov Banten.
“Ini salah satu bentuk nyata rusaknya birokrasi di Pemprov Banten. Mundur itu pasti ada alasannya, kenapa? Under pressure kah? Ada masalah lain kah, semisal gegara hasil audit BPK atau lainnya?,” ujar Uday, Selasa (24/8/2021).
Kendati demikian, pegiat antikorupsi ini mengungkapkan, jika Al Muktabar benar mundur dari jabatannya itu merupakan sebuah pilihan.
“Soal mundur, itu pilihan gentle. Karena itu terkait kondisi birokrasi di Pemprov Banten saat ini,” katanya.
Selanjutnya, Uday juga meminta agar Kepala BKD Banten, Komarudin dan Gubernur Banten, Wahidin Halim angkat bicara.
“Kepala BKD Banten, dan Gubernur juga tidak boleh cuci tangan. Mereka bertanggungjawab jawab untuk memberi keterangan, jangan sembunyi tangan,” katanya.
Sebelumnya dikabarkan, Sekda Banten Al Muktabar mundur dari jabatannya. Seperti dikutip dari Radar Banten, Kepala BKD Banten, Komarudin menyebut, jika Gubernur Banten Wahidin Halim telah menerima surat pengunduran diri dari Al Muktabar.
“Surat sudah disampaikan ke Pak Gubernur, dan beliau (WH) menyetujuinya,” katanya. (*/Faqih)
