Sidang Kelima PHI PT Krakatau Steel, Sembilan Karyawan Didampingi SKKS Serahkan 57 Bukti ke Majelis Hakim

SERANG – Perselisihan hubungan industrial (PHI) antara PT Krakatau Steel Tbk dan sembilan karyawannya kembali bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Serang Kelas IA, Rabu (18/11/2026).
Dalam sidang kelima tersebut, agenda persidangan memasuki tahap penyerahan alat bukti surat dari para pihak.
Sembilan karyawan PT Krakatau Steel yang menjadi tergugat dengan didampingi Serikat Karyawan Krakatau Steel (SKKS) menyerahkan sebanyak 57 berkas bukti kepada majelis hakim.
Sekretaris Jenderal Serikat Karyawan Krakatau Steel (SKKS), Fajar Wahyu Nugroho, mengatakan pihaknya optimistis bukti-bukti yang disampaikan dapat memperkuat posisi para karyawan dalam menghadapi gugatan perusahaan.
“Kami sangat optimistis karena dari semua fakta dan realitas yang ada, saya yakin majelis hakim akan memberikan keputusan yang bijak. Dengan melihat kondisi, fakta-fakta, serta perbandingan beberapa kasus yang sudah terjadi, kami optimistis majelis hakim akan memberikan putusan yang paling adil,” kata Fajar.

Ia menjelaskan, salah satu poin yang menjadi dasar optimisme pihaknya adalah berkaitan dengan gugatan perusahaan mengenai efisiensi.
Menurutnya, pihak karyawan telah menyiapkan bukti untuk membantah dalil gugatan tersebut.
Fajar menyebut, menurut kalender persidangan ,putusan perkara tersebut direncanakan pada 16 Desember 2026.

Namun, jadwal itu masih bersifat tentatif dan bergantung pada pertimbangan majelis hakim.
Lebih lanjut, ia meminta sembilan karyawan yang menjadi tergugat tetap menjaga soliditas dan semangat selama proses hukum berlangsung.
“Harapan kami, teman-teman anggota tetap solid dan semangat karena ini bukan akhir, tetapi awal perjuangan. Kekompakan sangat dibutuhkan. Sebab, sembilan orang yang sekarang menjadi tergugat, jika kita tidak serius dalam mendampingi dan mengadvokasi bisa menjadi Yurisprudensi negative di kemudian hari. Hal itu yang ingin kami hindari,” ujarnya.
Selain itu, Fajar juga menilai di tengah berlangsungnya persidangan PHI terhadap sembilan karyawan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, SKKS menyambut hadirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan yang telah disahkan Presiden Republik Indonesia dan berlaku sejak 28 Oktober 2026.
Bagi SKKS, lahirnya undang-undang tersebut merupakan momentum penting untuk memperkuat perlindungan hak pekerja, memberikan kepastian hukum, serta membangun hubungan industrial yang lebih adil dan berimbang.
“Ketika negara sedang memperkuat perlindungan terhadap pekerja melalui undang-undang baru, sudah sepatutnya seluruh perusahaan, terlebih BUMN, menjadikan semangat perlindungan tersebut sebagai pedoman dalam mengambil kebijakan ketenagakerjaan.”
SKKS berpandangan bahwa kebijakan restrukturisasi, efisiensi, dan transformasi perusahaan harus tetap menempatkan perlindungan pekerja sebagai pertimbangan utama.
“Kami berharap kasus ini dapat diproses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga menghasilkan keputusan yang baik dan berkeadilan,” pungkasnya.
Diketahui, proses persidangan masih akan berlanjut dengan agenda pemeriksaan saksi dari para pihak. Pihak SKKS berencana menghadirkan tiga orang saksi fakta dan satu orang saksi ahli pada persidangan berikutnya.
Adapun sidang selanjutnya pada 28 November 2026 dijadwalkan dengan agenda pemanggilan saksi dari pihak penggugat.***


