SERANG– Bapenda Provinsi Banten menyoroti adanya ajakan di tengah masyarakat untuk tidak membayar pajak daerah.
Sekretaris Bapenda Banten Akhmad Tamrin meminta warga tidak terpengaruh karena pajak adalah sumber utama pembiayaan pembangunan.
“Kalau ada ajakan jangan membayar pajak, ulah (jangan). Ini (pajak) buat masyarakat. Bukan buat siapa-siapa. Pajak dibayarkan, masuk ke daerah, dipakai buat pembangunan sekolah, jalan, bantuan sosial,” tegas Tamrin, saat dihubungi, Senin (13/7/2026).
Menurutnya, tanpa pajak, banyak program pemerintah, termasuk pemerintah daerah akan terhenti.
“Sumber dananya PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) itu,” katanya.
Pernyataan Tamrin muncul di tengah rendahnya realisasi pajak di awal tahun. Data Bapenda menunjukkan hingga 30 Juni 2026, realisasi pajak daerah baru Rp2,598 triliun dari target Rp6,8 triliun.
Tamrin menduga, turunnya pemasukan pundi-pundi rupiah ke kantong daerah, ada kaitannya dengan kesadaran wajib pajak yang menurun.
“Kesadaran menurun, mungkin saja kesadaran menurun. Tetapi kalau dari data, di 3-2 April, Mei, Juni melebihi target. 102,97%. Yang belum bagus itu Januari, Februari, Maret,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pada triwulan II realisasi bahkan melampaui target. Namun karena triwulan I hanya tercapai 88%, secara total semester I tetap tidak memenuhi target.
Untuk menaikkan kesadaran, Bapenda Banten kini mengintensifkan sosialisasi dan edukasi. Tamrin mengaku aktif turun langsung menemui kelompok masyarakat.
“Saya diundang juga sama podcast, Zoom itu. Bagian dari edukasi dan sosialisasi masyarakat. Kita jelaskan itu buat apa aja, sih (pajak) itu,” katanya.
Tamrin juga mengajak media ikut mengedukasi publik. Ia menegaskan setiap rupiah pajak akan kembali ke masyarakat dalam bentuk layanan publik.
“Kalau ada pelanggaran itu kita juga laporkan banget. Tapi yang jelas, kalau dari sisi pembedahan itu jangan. Jangan sampai karena dari mana lagi,” pungkasnya.
Bapenda menargetkan sisa semester II tahun ini bisa menutup gap Rp4,2 triliun, agar target PAD 2026 tercapai.***
