Soroti Pendidikan hingga Truk ODOL, IMM Minta HUT ke-26  Banten Jadi Ajang Evaluasi Pembangunan

SERANG — Peringatan Hari Jadi ke-26 Provinsi Banten menjadi momentum bagi kalangan mahasiswa untuk mengkritisi dan mengevaluasi berbagai persoalan pembangunan di daerah tersebut.

​Kritik dan aspirasi tersebut disampaikan melalui aksi unjuk rasa oleh Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Banten di kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang, Minggu (4/10/2026).

​Dalam aksinya, mahasiswa menyoroti sejumlah isu strategis, mulai dari kebijakan pendidikan, pemerataan infrastruktur, ketersediaan lapangan kerja, hingga pengawasan kendaraan tambang Over Dimension Over Loading (ODOL).

​Ketua Umum PC IMM Serang, Ahmad Zaenudin, menegaskan bahwa usia 26 tahun Provinsi Banten tidak boleh hanya dirayakan secara seremonial.

Peringatan ini harus dijadikan kesempatan untuk mengukur sejauh mana kebijakan pemerintah benar-benar berdampak positif bagi masyarakat.

​”26 tahun Banten berdiri harus menjadi momentum untuk melihat kembali apakah pembangunan yang dilakukan pemerintah benar-benar menjawab persoalan masyarakat. Kami datang bukan sekadar membawa kritik, tetapi juga mempertanyakan efektivitas kebijakan pemerintah dan dampaknya bagi warga,” ujar Ahmad.

​Salah satu poin utama yang disoroti IMM adalah program pembinaan siswa SMA/SMK yang melibatkan unsur TNI.

IMM mempertanyakan dasar asesmen peserta didik, metode pembinaan, perlindungan siswa, hingga parameter keberhasilan program tersebut.

​Mahasiswa menilai masalah kedisiplinan, aksi tawuran, rendahnya motivasi belajar, hingga persoalan psikososial siswa tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan tunggal.

Pemerintah diminta memastikan setiap pembinaan berbasis pada asesmen pendidikan yang tepat.

​”Jika ini program pendidikan, ukurannya harus standar pendidikan. Jangan sampai kita sibuk mengukur berapa banyak siswa yang masuk barak, tetapi tidak mengukur apakah ada perubahan perilaku ketika mereka kembali ke sekolah,” tegas Ahmad yang akrab disapa Zae.

​IMM mendesak Pemprov Banten membuka data dasar kebijakan, mekanisme asesmen, serta indikator keberhasilan program tersebut secara transparan.

​Selain sektor pendidikan, IMM mengkritik pembangunan infrastruktur yang tak boleh hanya dihitung dari banyaknya proyek fisik, melainkan harus mampu memperkuat konektivitas antardaerah serta membuka akses layanan dasar dan ekonomi.

​Mengenai lapangan kerja, mahasiswa mendesak agar pesatnya pertumbuhan kawasan industri memberikan prioritas dan manfaat nyata bagi tenaga kerja lokal.

​”Jangan sampai Banten menjadi tempat tumbuhnya industri, tetapi masyarakat lokal hanya menjadi penonton. Pembangunan ekonomi harus memberi ruang nyata bagi warga untuk meningkatkan kesejahteraan,” tutur Ahmad.

​Persoalan angkutan tambang dan kendaraan ODOL juga memanas saat aksi berlangsung.

Massa mahasiswa sempat menghentikan kendaraan ODOL yang melintas di sekitar lokasi aksi sebagai bentuk protes terhadap lemahnya pengawasan di lapangan.

​Padahal, Gubernur Banten telah mengeluarkan Kepgub Nomor 567 Tahun 2025 yang membatasi jam operasional angkutan tambang mineral bukan logam dan batuan pada pukul 22.00 – 05.00 WIB.

Pembatasan ini diterbitkan guna mengurai kemacetan dan menekan pelanggaran ODOL di rute Serdang–Bojonegara–Merak.

​”Aturan sudah ada, tapi persoalannya adalah siapa yang mengawasi dan menegakkan? Jangan sampai aturan hanya kuat di atas kertas, tetapi melempem di lapangan,” tegas Zae.

​Usai berorasi, perwakilan mahasiswa diterima dalam ruang dialog bersama Ketua DPRD Provinsi Banten Fahmi Hakim, Sekretaris Daerah Deden Apriandhi Hartawan, serta jajaran pejabat Pemprov Banten, termasuk Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

​Meski mengapresiasi ruang dialog tersebut, IMM menegaskan akan terus mengawal janji dan kebijakan pemerintah.

​”Diterima dan didengarkan bukanlah tujuan akhir. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana aspirasi ini diterjemahkan menjadi kebijakan nyata yang dirasakan masyarakat. Pemerintahan yang kuat bukan yang anti-kritik, melainkan yang mampu menjawab kritik lewat data, kebijakan terukur, dan hasil yang nyata,” pungkas Zae.***