LEBAK– Semrawutnya lalu lintas akibat kendaraan bertonase besar kembali menjadi sorotan di Kabupaten Lebak, Ketua Kumala Rangkasbitung, Idham menegaskan perlunya kehadiran Peraturan Bupati (Perbup) yang mengatur jam operasional angkutan berat demi keselamatan masyarakat dan perlindungan infrastruktur.
“Sudah banyak laporan masyarakat soal truk-truk besar yang melintas seenaknya, terutama di jam-jam sibuk. Ini bukan hanya soal kenyamanan, tapi soal keselamatan dan kualitas hidup warga Lebak,” ujar Idham saat diwawancarai, Rabu (18/6/2025).
Menurut Idham, angkutan berat memang vital untuk mendukung distribusi barang, aktivitas pertanian, hingga pembangunan infrastruktur. Namun, tanpa regulasi ketat, keberadaan mereka justru menciptakan ancaman nyata di jalan raya.
Empat Masalah Krusial: Jalan Hancur hingga Ancaman Jiwa
Berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lebak, sekitar 25% ruas jalan kabupaten mengalami kerusakan parah, salah satu penyebab utamanya adalah kendaraan berat yang beroperasi tanpa batasan waktu.
“Kerusakan jalan ini berbiaya mahal dan menyengsarakan masyarakat desa. Belum lagi angka kecelakaan yang naik tiap tahun,” tegas Idham.
Laporan Polres Lebak menyebutkan bahwa sepanjang 2023 terdapat 20 kecelakaan yang melibatkan kendaraan angkutan berat, mayoritas terjadi pada jam sibuk pagi dan sore.
Selain itu, Dinas Perhubungan juga mencatat bahwa kemacetan di jalur utama seperti Jalan Raya Rangkasbitung seringkali dipicu oleh truk besar yang melintas pada waktu padat.
Dengan jumlah penduduk yang sudah mencapai 1,2 juta jiwa per 2023, Idham menilai penataan lalu lintas harus menjadi perhatian utama pemerintah daerah.
“Kita tidak bisa lagi menunda regulasi. Ini soal nyawa, kenyamanan warga, dan masa depan Lebak,” ujarnya.
Usulan Konkret: Atur, Bukan Larang
Kumala Rangkasbitung mendorong agar Perbup yang akan dibentuk tidak bersifat melarang total, melainkan mengatur dengan bijak.
Solusi yang ditawarkan adalah pengaturan jam operasional truk berat di luar jam sibuk dan pengalihan rute khusus untuk jalur distribusi barang.
“Kita tidak anti-investasi atau anti-pembangunan. Tapi harus ada keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keselamatan warga. Pemerintah harus hadir dengan kebijakan tegas tapi solutif,” pungkasnya. (*/Sahrul).
