LEBAK– Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Lebak dan Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Cabang Lebak menggelar aksi Mimbar Bebas di Rangkasbitung.
Kegiatan tersebut menjadi wadah bagi mahasiswa untuk menyampaikan pandangan kritis terhadap berbagai persoalan nasional yang dinilai berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.
Dalam forum terbuka tersebut, sejumlah isu strategis menjadi sorotan, mulai dari kondisi ekonomi nasional, program prioritas pemerintah, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), hingga kebijakan harga bahan bakar minyak (BBM).
Para peserta menilai berbagai kebijakan yang diambil pemerintah perlu terus mendapatkan pengawasan publik agar pelaksanaannya berjalan sesuai dengan kepentingan rakyat.
Ketua Umum PMII Cabang Lebak, Aji, mengatakan bahwa mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga fungsi kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan.
Menurutnya, demokrasi yang sehat membutuhkan partisipasi aktif masyarakat dalam mengawal setiap kebijakan publik.
“Mimbar bebas ini merupakan bentuk kepedulian mahasiswa terhadap berbagai persoalan yang sedang dihadapi bangsa. Kami ingin memastikan bahwa suara masyarakat tetap menjadi bagian penting dalam proses pembangunan nasional,” ujarnya kepada Fakta Banten, Sabtu (13/6/2026).
Salah satu isu yang menjadi perhatian peserta adalah pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Mahasiswa menilai program-program yang menggunakan anggaran besar negara harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
Selain itu, efektivitas program dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa juga menjadi bahan evaluasi yang disampaikan dalam mimbar bebas tersebut.
Mahasiswa berharap pemerintah memperkuat pengawasan serta memastikan pengelolaan program berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan.
Di sektor ekonomi, Ketua Umum SEMMI Cabang Lebak, Fauzan, menyoroti masih tingginya beban hidup masyarakat yang dinilai belum sepenuhnya seimbang dengan peningkatan pendapatan.
Kondisi tersebut dinilai berdampak pada daya beli masyarakat, peluang kerja, serta perkembangan usaha kecil dan menengah.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup dan memperoleh akses ekonomi yang lebih baik.
Sementara itu, Kabid PTKP SEMMI Cabang Lebak, Idham, menekankan pentingnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, dan terbuka terhadap partisipasi publik.
Ia menilai kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah harus dibangun melalui tata kelola yang akuntabel serta penegakan hukum yang berkeadilan.
Pada sektor sosial, Sekretaris PMII Cabang Lebak, Restu, menyoroti masih adanya masyarakat yang menghadapi tantangan dalam memperoleh lapangan pekerjaan, pelayanan kesehatan yang merata, dan akses pendidikan yang berkualitas.
Menurutnya, pembangunan harus mampu memberikan manfaat yang dirasakan secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat.
Selain isu ekonomi dan sosial, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) juga menjadi perhatian peserta mimbar bebas.
Mahasiswa meminta pemerintah memastikan setiap kebijakan pembangunan nasional tetap mempertimbangkan kebutuhan mendasar masyarakat, seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, serta penciptaan lapangan kerja.
Kebijakan harga BBM non-subsidi turut menjadi pembahasan dalam kegiatan tersebut. Pengurus SEMMI Cabang Lebak, Fahmi, menilai perubahan harga energi dapat memberikan dampak terhadap biaya transportasi, distribusi barang, hingga aktivitas ekonomi masyarakat secara umum.
Melalui Mimbar Bebas tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah aspirasi kepada pemerintah, di antaranya memperkuat transparansi program nasional, meningkatkan pengawasan penggunaan anggaran negara, menjaga stabilitas ekonomi masyarakat, memperluas ruang partisipasi publik dalam penyusunan kebijakan, meningkatkan keterbukaan informasi pembangunan IKN, serta melakukan langkah antisipatif terhadap dampak kebijakan energi.
Para peserta menegaskan bahwa kritik yang disampaikan merupakan bagian dari kontribusi masyarakat dalam mengawal jalannya pemerintahan.
Mereka berharap berbagai aspirasi yang disampaikan dapat menjadi bahan evaluasi demi mewujudkan pembangunan yang lebih inklusif, transparan, dan berpihak kepada kepentingan rakyat.
Menurut mereka, demokrasi yang kuat lahir dari keterbukaan, dialog, dan partisipasi aktif seluruh elemen bangsa dalam mengawasi arah pembangunan nasional.Caption Foto:
Mahasiswa PMII dan SEMMI Cabang Lebak menyampaikan aspirasi dalam kegiatan Mimbar Bebas di Rangkasbitung dengan mengangkat berbagai isu nasional, mulai dari ekonomi, program pemerintah, pembangunan IKN, hingga kebijakan energi yang berdampak pada masyarakat. (*/Sahrul).
