Pemuda Al-Khairiyah dan Mathla’ul Anwar Imbau Masyarakat Jaga Kondusivitas Menyikapi Aksi Unjukrasa 27 Agustus
JAKARTA — Sejumlah tokoh pemuda dari organisasi Himpunan Pemuda Al-Khairiyah (HPA) dan Mathla’ul Anwar mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga kondusivitas dan persatuan bangsa, jelang rencana aksi unjuk rasa pada 27 Agustus 2026.
Imbauan tersebut disampaikan dalam pertemuan sejumlah tokoh pemuda di Jakarta, Rabu (26/8/2026).
Himpunan Pemuda Al-Khairiyah (HPA) dan Mathla’ul Anwar diketahui merupakan organisasi yang berbasis di Provinsi Banten.
Mereka menegaskan bahwa penyampaian aspirasi merupakan bagian dari kehidupan demokrasi, namun harus dilakukan secara tertib dan tidak mengganggu keamanan serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Ketua Umum DPP Himpunan Pemuda Al-Khairiyah (HPA) Aziz Fauzul Adzim mengatakan pihaknya menghargai setiap aspirasi yang hendak disampaikan masyarakat. Namun, ia meminta agar seluruh pihak tetap mengedepankan kepentingan bangsa dan menjaga situasi tetap aman.
“Kami merespons rencana aksi tanggal 27 Agustus 2026. Kami ingin mengimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk tetap menjaga kondusivitas,” kata Aziz dalam pernyataannya.
Menurut dia, penyampaian aspirasi merupakan hak masyarakat yang harus dihormati. Kendati demikian, aspirasi tersebut hendaknya disampaikan secara damai dan tidak menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat.
“Prinsipnya, kami mengapresiasi apa pun yang ingin disampaikan sebagai aspirasi. Namun, tetap kita harus menjaga kondusivitas untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara Indonesia,” ujarnya.
Senada dengan Aziz, Tokoh Pemuda Mathla’ul Anwar, Nasrullah, menyatakan pihaknya akan terus mengawal jalannya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hingga berakhirnya masa pemerintahan sesuai ketentuan konstitusi.
“Kami memastikan akan mengawal terus pemerintahan Prabowo-Gibran sampai tahun 2029,” kata Nasrullah.
Ia juga mengimbau pihak-pihak yang memiliki kepentingan politik agar tidak menjadikan momentum aksi sebagai sarana untuk menciptakan kegaduhan atau memperkeruh situasi politik nasional.
“Bagi yang memiliki hasrat politik untuk terjun ke politik praktis, harap bersabar. Nanti di tahun 2029 silakan ikut di arena politik,” ujarnya.
Nasrullah menilai proses demokrasi harus tetap berjalan secara normal dan tidak boleh diwarnai provokasi maupun kepentingan politik yang berlebihan.
“Kami mengimbau pihak-pihak yang ingin mencoba membuat kegaduhan dan membuat kerusuhan serta mendegradasi pemerintahan saat ini agar bersabar dan juga sadar bahwa proses demokrasi harus berjalan secara normal,” katanya.
Ia berharap seluruh elemen masyarakat dapat bersama-sama membangun Indonesia menjadi lebih baik tanpa memperbesar perbedaan maupun memunculkan kekhawatiran yang dapat memecah persatuan.
“Jangan sampai dibumbui oleh provokasi, jangan sampai diwarnai oleh hasrat politik yang berlebihan. Kita semua ingin membangun Indonesia menjadi lebih baik lagi,” kata Nasrullah.
Ia juga mengajak masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh oleh berbagai prediksi negatif terhadap pemerintahan yang berpotensi memperkeruh keadaan.
Nasrullah menilai berbagai pernyataan yang sebelumnya menimbulkan kekhawatiran sebaiknya diklarifikasi agar masyarakat memperoleh informasi yang lebih utuh dan tidak terpecah akibat perbedaan pandangan.
“Jangan sampai yang kemarin sudah muncul prediksi-prediksi negatif tentang pemerintahan ini. Sebaiknya prediksi itu dihilangkan dan diralat kembali, sehingga masyarakat kembali bersatu,” ujarnya.
Lebih lanjut, Sulaiman Sofyan, pemuda asal Kabupaten Tangerang, juga mengajak kepada masyarakat agar dapat memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk menjalankan program pembangunan serta bersama-sama menjaga stabilitas nasional.
“Pesan terakhir untuk seluruh masyarakat, mari sama-sama kita jaga persatuan dan kesatuan Republik Indonesia ini,” kata Sulaiman menegaskan.
Pertemuan tersebut ditutup dengan ajakan kepada seluruh elemen masyarakat untuk menjaga keamanan, ketertiban, serta persatuan menjelang pelaksanaan aksi pada 27 Agustus 2026.
Para tokoh pemuda menegaskan bahwa perbedaan pendapat dan penyampaian aspirasi merupakan bagian dari demokrasi, tetapi harus tetap dilakukan dengan mengedepankan kedamaian dan kepentingan nasional. ***
